WAWAINEWS – Komitmen pemerintah Kabupaten Bekasi mempertahankan aset di wilayah Kota Bekasi dipertanyakan. Pasalnya ada oknum di lingkungan pemerintah itu sendiri terkesan menutup dan diduga bermain.
“Kami selalu di bola saat mempertanyakan soal perkembangan dalam pengurusan aset milik kabupaten yang dijadikan pasar swasta di Bekasi Timur, Kota Bekasi. Padahal itu telah dilaporkan ke Kejagung RI,” ungkap Eko Setiawan Ketua FKMPB, Rabu (2/11/2022).
Eko, kembali mengingatkan bahwa saat audiensi bersama dengan pihak Kabupaten Bekasi melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) mereka memberi apresiasi dan berterimakasih.
Baca Juga: Berlanjut, FKMPB Resmi Laporkan Terkait Aset Pemkab Bekasi ke Kejagung RI
Namun belakangan semangat untuk mempertahankan aset itu terkesan memudar. Terkesan saling tutup hingga menimbulkan kecurigaan akibat ketidak terbukaan pihak Kabupaten Bekasi.
Dikatakan bahwa FKMPB telah memberi laporan langsung ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada 10 Oktober 2022 terkait aset kabupaten itu dengan nomor laporan 03/segera/x/2022. Sejak itu FKMPB terus bergerak bersinergi dengan pemerintah kabupaten Bekasi.
Baca Juga: BPKD Bekasi Dianggap ‘Omdo’, FKMPB: Janji Penyelesaian Aset Tak Jelas
Menurutnya, berkas semua sudah dilimpahkan kejaksaan Agung Republik Indonesia. FKMPB menunggu proses hukum yang sudah diberikan bukti dan datanya secara resmi.
