Scroll untuk baca artikel
PENDIDIKAN

Jabar Sakola Diluncurkan, Disdik Jabar Bidik Anak Rentan Putus Sekolah

×

Jabar Sakola Diluncurkan, Disdik Jabar Bidik Anak Rentan Putus Sekolah

Sebarkan artikel ini
Melalui Program Jabar Sakola (PJS), Dinas Pendidikan Jabar membuka sejumlah skema bantuan pendidikan bagi siswa SMA, SMK, dan SLB yang menghadapi persoalan ekonomi.

BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan langkah baru untuk menekan angka putus sekolah. Melalui Program Jabar Sakola (PJS), Dinas Pendidikan Jabar membuka sejumlah skema bantuan pendidikan bagi siswa SMA, SMK, dan SLB yang menghadapi persoalan ekonomi.

Program tersebut disosialisasikan Dinas Pendidikan Jabar di Aula Dewi Sartika, Kantor Disdik Jabar, Kota Bandung, Kamis (1/10/2026). Kegiatan diikuti seluruh bidang di lingkungan Disdik Jabar serta perwakilan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah I-XIII.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Program Jabar Sakola merupakan transformasi dari program beasiswa pendidikan sebelumnya. Disdik Jabar menyatakan data calon penerima telah dipadankan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk meningkatkan ketepatan sasaran sekaligus mencegah tumpang tindih dengan bantuan pemerintah pusat seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

BACA JUGA :  Pusat Informasi  Koordinasi COVID-19 Jabar, Resmi Beroperasi

Kepala UPTD Tikomdik Disdik Jabar, Mohammad Ibrahim, mengatakan program tersebut diharapkan dapat diterapkan secara tepat sehingga bantuan benar-benar diterima siswa yang membutuhkan.

“Harapan kami, melalui kesempatan ini kita semua dapat memahami dan melaksanakan program kebijakan Gubernur ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga, bantuan pendidikan benar-benar dirasakan oleh siswa yang membutuhkan,” kata Ibrahim.

Empat Skema Bantuan Jabar Sakola

Kepala Bidang PSMA Disdik Jabar, Ai Nurhasan, menegaskan proses verifikasi penerima bantuan tidak hanya mengandalkan data administrasi. Jajaran 13 KCD diminta melakukan verifikasi faktual di lapangan.

“Rekan-rekan di cabang dinas akan turun langsung memverifikasi data. Ini untuk memastikan bahwa program bantuan tersebut disalurkan secara tepat kepada warga Jawa Barat yang benar-benar berhak menerimanya,” ujarnya.

Program Jabar Sakola disiapkan melalui empat skema utama.

BACA JUGA :  Soroti Kerja Sama Pemprov Jabar dan TNI AD, TB Hasanuddin Minta Ditangguhkan

Pertama, PJS Personal. Bantuan ini menyasar siswa dari keluarga rentan kategori Desil 1 yang tidak menerima PKH maupun PIP. Dana dapat digunakan untuk kebutuhan personal pendidikan, seperti seragam, buku hingga ongkos transportasi harian.

Kedua, PJS Operasional. Skema ini memberikan bantuan untuk meringankan pembayaran SPP tahunan bagi siswa kelas 11 dan 12 di sekolah swasta yang masuk kategori rentan Desil 1 dan 2. Khusus siswa SLB swasta, bantuan diberikan kepada seluruh siswa tanpa melihat kategori desil ekonomi.

Ketiga, PJS Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK). Bantuan mencakup pemenuhan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) serta subsidi SPP bulanan bagi siswa SMA/SMK swasta yang sekolahnya telah menjalin kerja sama dengan Pemprov Jabar sejak masa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Keempat, PJS Mitra Industri. Skema ini berupa beasiswa pendidikan penuh bagi siswa terpilih untuk menempuh pendidikan selama tiga tahun di kawasan SMK Mitra Industri di Bekasi. Selain pembiayaan pendidikan hingga lulus, siswa juga dipersiapkan agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

BACA JUGA :  BPK Bongkar Setoran Rp242,8 Juta Dana SBS dari 21 PKBM ke Pejabat Disdikbud Tanggamus

Tak Hanya Membiayai Sekolah

Program Jabar Sakola tidak hanya diarahkan untuk membantu biaya pendidikan, tetapi juga menjadi upaya Pemprov Jabar menjaga agar persoalan ekonomi tidak berujung pada siswa meninggalkan bangku sekolah.

Dengan mekanisme pendataan, verifikasi faktual dan empat skema bantuan tersebut, Pemprov Jabar berharap bantuan pendidikan dapat menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Program ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperluas akses dan pemerataan pendidikan di Jawa Barat, terutama bagi siswa dari keluarga rentan yang menghadapi risiko putus sekolah akibat kendala biaya.