KOTA BEKASI – Penanganan perkara dugaan korupsi tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi senilai Rp2 triliun mulai memasuki babak yang menyita perhatian publik. Pemanggilan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung pada Selasa (17/11) menjadi sinyal penting bahwa perkara kerja sama operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024 terus bergerak.
Langkah Kejagung tersebut mendapat apresiasi dari Lembaga Investigasi Anggaran Publik (LINAP). Ketua Umum LINAP, Baskoro, menilai pemanggilan kepala daerah yang masih menjabat itu menjadi perkembangan penting dalam mengungkap perkara yang telah bertahun-tahun menjadi perhatian masyarakat Kota Bekasi.
Menurutnya, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Jabatan publik tidak boleh menjadi sekat dalam pemeriksaan maupun pengungkapan perkara, terlebih ketika penyidik tengah menelusuri dugaan kerugian negara yang nilainya mencapai Rp2 triliun.
“Semoga persoalan ini bisa segera dituntaskan dan Kejagung mengambil langkah hukum sesuai hasil penyidikan, termasuk menetapkan tersangka jika ditemukan bukti yang cukup. Ini penting untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum. Apa pun hasil penyidikannya, LINAP menghargai proses hukum yang berjalan,” ujar Baskoro.
Namun, pemanggilan perdana Tri Adhianto pada Selasa (17/11/2026) belum berujung pada pemeriksaan. Wali Kota Bekasi tersebut tidak memenuhi panggilan penyidik dan meminta penjadwalan ulang untuk pekan depan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan ketidakhadiran tersebut. Menurutnya, Tri telah menyampaikan surat permohonan penjadwalan ulang pemeriksaan.
“Yang bersangkutan untuk pemeriksaan hari ini tidak hadir dan ada surat minta di-reschedule pemanggilan minggu depan,” kata Anang kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).
Sebelumnya, Tri dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada pukul 10.00 WIB di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan tata kelola PT Migas Perseroda Kota Bekasi dalam kerja sama operasi dengan PT Pertamina EP selama periode 2009–2024.
Kejagung memperkirakan perkara tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp2 triliun. Penyidik masih melakukan pendalaman dengan mengumpulkan alat bukti dan menelusuri sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara. Dua lokasi yang telah digeledah di antaranya Kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan Kantor Bagian Hukum Setda Kota Bekasi.
LINAP, menyebut pemanggilan Tri menjadi momentum penting untuk membuka persoalan KSO Migas yang selama bertahun-tahun menyisakan pertanyaan publik. Apalagi, perkara dengan nilai fantastis tersebut menyangkut pengelolaan perusahaan daerah dan kepentingan keuangan publik.
Baskoro berharap penyidikan tidak berhenti pada pemeriksaan saksi maupun penggeledahan, tetapi mampu mengurai secara terang konstruksi perkara, pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta dasar perhitungan potensi kerugian negara.
Menurutnya, dalam perkara bernilai triliunan rupiah, publik tentu tidak cukup hanya disuguhi kabar pemanggilan dan pemeriksaan. Masyarakat menunggu kejelasan: bagaimana persoalan itu terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana pertanggungjawaban hukumnya.
“Hukum tidak mengenal jabatan sebagai kartu bebas pemeriksaan. Pejabat maupun masyarakat biasa memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,”tegas Baskoro berharap pemanggilan berikutnya benar-benar menjadi pintu masuk untuk menuntaskan perkara Migas Kota Bekasi yang selama ini menggantung.***













