JAKARTA – Badai hukum yang menerjang Irjen Eko Hadi Santoso belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Sehari setelah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP), rumah yang disebut sebagai posko miliknya di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, justru digeledah personel Bareskrim Polri.
Penggeledahan berlangsung Selasa malam (17/11/2026), di tengah bergulirnya penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang kini juga merembet ke dugaan tindak pidana makar.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, membenarkan kegiatan tersebut. Menurutnya, penyidik melakukan penggeledahan sekaligus olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah yang digunakan sebagai posko oleh Eko Hadi.
“Penggeledahan dan olah TKP terkait rumah posko yang digunakan oleh EH,” kata Susatyo saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).
Namun, Bareskrim belum membeberkan secara terperinci barang bukti yang ditemukan maupun disita dalam penggeledahan tersebut. Susatyo menyatakan perkembangan penyidikan akan disampaikan melalui konferensi pers.
“Untuk perkembangannya akan disampaikan saat presscon lengkap,” ujarnya.
Penggeledahan ini menjadi babak baru setelah Eko Hadi lebih dahulu menerima sanksi etik terberat di tubuh Polri. Dalam sidang KKEP yang digelar di Gedung Divisi Propam Polri, Selasa (17/11/2026), Eko dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi administratif berupa PTDH.
Putusan tersebut disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Sidang dipimpin Komjen Hendro Pandowo dengan menghadirkan sembilan saksi, termasuk seorang saksi yang diajukan untuk meringankan pihak Eko.
Dengan keputusan tersebut, karier Eko di Korps Bhayangkara berada di ujung jalan. Namun, pemecatan melalui mekanisme etik tidak otomatis mengakhiri proses pidana yang sedang berjalan.
PTDH Bukan Garis Akhir, Dugaan Makar Masih Dibongkar
Perkara ini tidak lagi berhenti pada dugaan penyadapan ilegal. Bareskrim juga telah menaikkan penanganan dugaan tindak pidana makar ke tahap penyidikan.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa penyidik masih mendalami berbagai kemungkinan, termasuk pihak yang diduga menjadi penerima hasil penyadapan atau end user.
Penyidik tidak hanya dituntut mengungkap bagaimana penyadapan dilakukan, tetapi juga siapa yang memerintahkan, siapa yang mengakses, ke mana hasilnya disalurkan, serta untuk kepentingan apa informasi tersebut digunakan.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar dalam rangkaian perkara tersebut.
Sementara itu, pengamanan bersenjata lengkap di sekitar rumah Eko saat penggeledahan memperlihatkan bahwa perkara ini ditangani dengan pengamanan serius. Meski demikian, publik masih menunggu penjelasan mengenai barang bukti, konstruksi perkara, dan keterkaitan rumah posko tersebut dengan dugaan tindak pidana yang sedang disidik.
Diketahui bahwa PTDH telah dijatuhkan, penggeledahan sudah dilakukan, dan perkara dugaan makar telah naik ke tahap penyidikan. Tetapi siapa saja yang terlibat, bagaimana rantai komando bekerja, serta siapa penerima manfaat dari dugaan penyadapan itu masih harus dibuktikan melalui proses hukum.***












