Scroll untuk baca artikel
LAMPUNG

9 Desa Jati Agung Bakal Masuk Bandar Lampung, Eva Dwiana Siapkan Kecamatan Baru!

×

9 Desa Jati Agung Bakal Masuk Bandar Lampung, Eva Dwiana Siapkan Kecamatan Baru!

Sebarkan artikel ini
Eva Dwiana Wali Kota Bandar Lampung - foto doc ist

BANDAR LAMPUNG – Peta administrasi Kota Bandar Lampung berpotensi berubah. Sebanyak sembilan desa di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, direncanakan masuk ke wilayah Kota Bandar Lampung dan ditata menjadi satu kecamatan baru dengan empat kelurahan.

Rencana tersebut diungkapkan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana saat menghadiri peringatan HUT ke-81 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sekaligus Hari Guru Nasional (HGN) 2026 di Gedung Graha Mandala Alam, Selasa-Rabu (17-18/11/2026).

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Eva mengatakan, penambahan wilayah tersebut menjadi bagian dari penataan administrasi pemerintahan sekaligus upaya memperluas jangkauan pelayanan publik.

“9 desa di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan akan masuk ke Kota Bandar Lampung menjadi satu kecamatan dengan empat kelurahan,” ujar Eva.

Rencana ini akan menambah cakupan wilayah administrasi Bandar Lampung yang saat ini terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan.

BACA JUGA :  Ike-Zam Resmi Gugat Hasil Pleno KPU ke Bawaslu Bandarlampung

Namun, penggabungan sembilan desa tersebut bukan sekadar perubahan garis batas. Penataan administrasi juga menyangkut pelayanan kependudukan, pengelolaan aset, infrastruktur, hingga kepastian status pemerintahan bagi masyarakat yang terdampak.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan kajian penyesuaian wilayah yang mencakup sembilan desa di Kecamatan Jati Agung. Rencana tersebut juga berkaitan dengan pengembangan kawasan Kota Baru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Lampung.

BACA JUGA :  Wartawan Korban Penganiyaan Kepala Pekon di Tanggamus Beri Kesaksian di PN Kota Agung

Meski demikian, prosesnya masih memerlukan tahapan administrasi dan persetujuan sesuai ketentuan. Bahkan, sejumlah anggota DPRD Lampung Selatan sebelumnya meminta agar dampak terhadap masyarakat, aset daerah, pelayanan publik, dan pendapatan daerah dikaji secara menyeluruh.

Perubahan wilayah ini diharapkan dapat memperkuat penataan pemerintahan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di kawasan perbatasan Bandar Lampung dan Lampung Selatan.***