Scroll untuk baca artikel
NASIONALPOLITIK

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Dasco: Harta Bandar Judi Online Bisa Disita Meski Pelakunya Kabur!

×

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Dasco: Harta Bandar Judi Online Bisa Disita Meski Pelakunya Kabur!

Sebarkan artikel ini
Sufmi Dasco Ahmad .

JAKARTA – Kabar buruk bagi bandar judi online. DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Regulasi ini membuka jalan bagi penyitaan harta yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk kekayaan bandar judi online (judol).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, aturan tersebut tidak hanya menyasar aset hasil korupsi, tetapi juga kekayaan yang berkaitan dengan berbagai kejahatan yang merugikan masyarakat, mulai dari penipuan investasi hingga bisnis judi online.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Pernyataan itu disampaikan Dasco seusai pengesahan UU Perampasan Aset dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

BACA JUGA :  Ini, Calon Anggota DPR RI Lolos ke Senayan Dari Dapil Lampung

“Misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset,” kata Dasco.

Menurutnya, pembentukan regulasi tersebut bertujuan agar hasil kejahatan tidak terus dinikmati pelaku, melainkan dapat dikembalikan kepada masyarakat, khususnya korban tindak pidana.

“Undang-undang perampasan aset ini dapat bermanfaat bahwa hasil kejahatannya akan kembali ke rakyat,” ujarnya.

Dasco juga menyoroti kemungkinan penyitaan aset meskipun terdakwa melarikan diri. Menurutnya, keberadaan pelaku yang tidak diketahui bukan berarti harta yang berkaitan dengan tindak pidana otomatis aman dari penelusuran dan penyitaan.

BACA JUGA :  Bantuan Budidaya Lebah Petani Hutan 2021 di Tanggamus, Diduga Jadi Bancakan

“Jadi misalnya terdakwanya kabur, tapi kemudian asetnya bisa disita, langsung disita,” tegasnya.

Terkait rekening tidak aktif atau dormant yang diduga berkaitan dengan aktivitas judi online, Dasco kembali menegaskan bahwa kekayaan bandar judol dapat menjadi sasaran perampasan aset sesuai ketentuan undang-undang.

Ia menilai langkah tersebut dapat memberikan efek jera kepada bandar yang selama ini meraup keuntungan dari aktivitas perjudian daring dan menjadikan masyarakat kecil sebagai korban.

“Ini salah satu cara memberikan efek jera kepada bandar-bandar yang kemudian pada saat ini beroperasi dan memakan korban rakyat-rakyat kecil yang main judi online,” ungkapnya.

Pengesahan UU Perampasan Aset ini menjadi langkah baru dalam upaya memutus keuntungan ekonomi dari tindak pidana. Sebab, selama ini penindakan terhadap pelaku tidak cukup hanya berujung pada proses pidana apabila kekayaan hasil kejahatan masih bisa dinikmati atau disembunyikan.

BACA JUGA :  DUH! Undangan dari Paslon 01 Akan Sampaikan Visi dan Misi di Pura Agung Tirta Bhuana Bekasi Beredar, Bawaslu ke Mana?

Kini, tantangannya berada pada pelaksanaan aturan tersebut: bagaimana menelusuri aset, membuktikan keterkaitannya dengan tindak pidana, serta memastikan penyitaan dilakukan sesuai prosedur hukum dan tetap melindungi hak pihak yang tidak bersalah.

Bagi bandar judi online, pesan politik dari pengesahan regulasi ini cukup jelas: ketika keuntungan kejahatan dapat ditelusuri, kekayaan yang dikumpulkan dari penderitaan korban pun berpotensi ikut terseret proses hukum.***