Scroll untuk baca artikel
POLITIK

Kursi Wapres Mulai Diproses! Habiburokhman Pimpin Tim Verifikasi Pengganti Gibran, MPR Siapkan Pemilihan 9 Desember

×

Kursi Wapres Mulai Diproses! Habiburokhman Pimpin Tim Verifikasi Pengganti Gibran, MPR Siapkan Pemilihan 9 Desember

Sebarkan artikel ini
Habiburokhman Wakil ketua Umum Partai Gerindra
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman

JAKARTA – Kursi Wakil Presiden (Wapres) yang saat ini dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka mulai memasuki tahapan proses pergantian. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI telah menunjuk Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Habiburokhman, sebagai Ketua Tim Verifikasi Pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran.

Penunjukan tersebut diputuskan dalam Rapat Gabungan MPR yang dihadiri pimpinan MPR dan para ketua fraksi pada 11 November 2026. Keputusan ini sekaligus menandai dimulainya tahapan administratif menuju pemilihan dan pelantikan Wapres baru yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Habiburokhman mengungkapkan, tim verifikasi tidak hanya bertugas memeriksa kelengkapan berkas calon, tetapi juga memastikan keaslian dan kebenaran seluruh dokumen persyaratan yang diserahkan.

“Rapat Gabungan MPR yang dihadiri para Pimpinan MPR bersama para ketua Fraksi sore tadi memutuskan saya sebagai Ketua Tim Verifikasi Pemilihan Wakil Presiden,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan, proses verifikasi dijadwalkan berlangsung mulai 25 November hingga 8 Desember 2026. Setelah tahapan tersebut rampung, MPR menjadwalkan pemilihan sekaligus pelantikan Wapres baru pada Rabu, 9 Desember 2026.

BACA JUGA :  Stigma Miring Caleg Artis, Choky Sitohang: Saya Akan Jadi Penyeimbang

Habiburokhman menegaskan, tim yang dipimpinnya tidak ingin proses verifikasi hanya menjadi ritual administratif, sebatas memeriksa tumpukan kertas, membubuhkan tanda tangan, lalu menyatakan semuanya beres.

Menurutnya, tim akan bersikap proaktif dengan berkoordinasi bersama instansi terkait untuk menguji keabsahan dokumen yang diserahkan calon Wapres.

“Dalam menjalankan tugas, kami tak ingin kerja sekadar formalitas. Kami akan proaktif agar mendapat kepastian bahwa semua dokumen yang diserahkan calon benar adanya,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi penting mengingat proses pergantian orang nomor dua di Indonesia bukan perkara mengisi jabatan kosong seperti mengganti pejabat struktural. Ada legitimasi politik dan konstitusional yang harus dipastikan melalui mekanisme yang berlaku.

BACA JUGA :  KPU Lamsel Berikan 'Kartu Merah' Untuk Dua Paslon

Dengan jadwal verifikasi yang telah ditetapkan, perhatian publik kini tertuju pada tahapan berikutnya: siapa calon yang akan diajukan, bagaimana mekanisme pemilihannya, serta sejauh mana proses tersebut berjalan sesuai ketentuan konstitusi.

Pasalnya, urusan kursi Wapres bukan sekadar soal siapa yang akan duduk di samping Presiden. Prosesnya menyangkut keabsahan politik, kepastian hukum, dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.***