“‘Saya tuh paling males, nama saya disebut-sebut di situ, dan juga gak pernah ngomong masalah itu. Kan tak suruh langsung ke kades,’” kata Herman sambil membacakan pesan WhatsApp yang disebut dikirim Sariyo kepadanya.
Herman kemudian mempertanyakan sikap tersebut karena Sariyo merupakan sekretaris desa yang berada dalam struktur pemerintahan desa.
“Sariyo ini kan sekdes, tupoksinya membantu kepala desa, kok seolah gak mau terlibat dalam urusan desa,” tegasnya.
Sementara itu, sebelumnya saat dikonfirmasi di Kantor Desa Tulung Singkip, Kamis (3/9/2026), Sariyo memberikan penjelasan berbeda mengenai mekanisme pembayaran tenaga kerja.
Menurutnya, administrasi upah tukang dalam kegiatan pembangunan drainase menggunakan sistem Hari Orang Kerja (HOK), bukan pembayaran borongan.
“Dalam administrasi untuk upah tukang hitungan HOK. Kalau masalah diborongkan, coba tanya kepala desanya langsung,” kata Sariyo.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan baru. Sebab, di lapangan beredar informasi mengenai nilai pekerjaan tenaga konstruksi sekitar Rp12 juta yang disebut diberikan secara borongan hingga pekerjaan selesai.
Jika administrasi menggunakan sistem HOK, publik tentu perlu mengetahui bagaimana realisasi pembayaran tenaga kerja tersebut, berapa jumlah HOK yang dibayarkan, serta apakah pelaksanaan di lapangan benar-benar sesuai dengan dokumen administrasi kegiatan.
Sariyo sendiri mengaku tidak ingin memberikan penjelasan lebih jauh mengenai mekanisme tersebut.
“Saya gak berani menjelaskannya, takutnya saya salah ngomong, saya dimusuhi, dijadikan musuh oleh Pak Kepala Desa. Makanya langsung temuin dia aja, mungkin dia di rumah,” ujarnya. ***
