Kabar Gembira, Jokowi Membuka Keran Ekspor Migor

WAWAIEWS - Dirasa kebutuhan minyak goreng dan stok yang sudah tercukupi akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membuka kembali keran ekspor minyak goreng dan crude palm oil (CPO) pada Senin, 23 Mei 2022 mendatang.

“Oleh karena kondisi pasokan dan harga minyak goreng, serta mempertimbangkan adanya 17 juta tenaga di industri sawit, baik petani, pekerja, dan tenaga pendukung lainnya, saya memutuskan ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022,” kata Jokowi, Kamis (19/5/2022).

Akibat larangan ekspor minyak goreng dan crude palm oil (CPO), aksi keprihatinan dari petani kelapa sawit yang merasa tercekik hampir satu bulan lamanya, akhirnya didengar juga oleh Presiden Jokowi.

Pada pernyataannya, Jokowi mengucapkan terima kasih kepada para petani sawit yang telah memberikan pengertian untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

“Dan pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada petani sawit atas pengertian dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang diambil untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas," ucapnya.

Jokowi menyampaikan, secara kelembagaan pemerintah juga akan melakukan pembenahan prosedur dan regulasi di badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit agar terus disederhanakan dan dipermudah.

Lanjutnya, dengan bertujuan agar lebih adaptif dan solutif menghadapi dinamika pasokan dan harga minyak dalam negeri sehingga masyarakat dapat dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya.

Para petani mengaku mendukung kebijakan Jokowi dan telah memaklumi kebijakan sebelumnya, sehingga Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyambut gembira atas keputusan tersebut. Sekretaris Jenderal SPKS Mansuetus Darto mengucapkan rasa terima kasih sehingga petani dapat berkegiatan seperti normal lagi.

“Terima kasih kepada bapak presiden yang sudah membuka kembali larangan ekspor minyak sawit. Kami mengapresiasi atas pernyataan bapak presiden untuk pencabutan larangan ini sehingga para petani sawit di daerah bisa kembali normal seperti semula dan roda ekonomi petani sawit lebih baik kembali,” ujar Darto.

SPKS berharap akan ada konsistensi dari kementerian terkait seperti Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pertanian untuk mengubah tata kelola sawit Indonesia serta memperbaiki tata kelola BPDP-KS yang selama ini hanya berpihak kepada segolongan orang tertentu.

“Ini juga menjadi point kami saat bertemu bapak presiden di Istana Negara Jakarta pada tanggal 23 Maret 2022 untuk pembenahan regulasi dan BPDP-KS. Terimakasih bapak presiden,” tutup Darto.

Sebelumnya, para petani sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menggelar aksi keprihatinan menolak kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan CPO di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Selasa (17/5/2022). (*)