JAKARTA – Polemik mengenai Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mencuat ke ruang publik. Sejak lembaga ini dibentuk hingga kini, kontroversi dinilai tak pernah benar-benar reda. Mulai dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pernyataan pejabat yang menuai kritik, hingga penggunaan anggaran yang dianggap jauh dari prioritas utama: meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak.
Kritik terbaru datang dari Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, yang menilai persoalan di tubuh BGN tidak cukup diselesaikan lewat konferensi pers atau klarifikasi semata. Menurutnya, dibutuhkan evaluasi menyeluruh hingga pergantian pimpinan bila terbukti gagal menjalankan amanah.
Fernando menyoroti sejumlah pos anggaran BGN yang ramai diperbincangkan publik. Beberapa di antaranya disebut menimbulkan pertanyaan besar soal skala prioritas.
Di antaranya:
- Pengadaan motor listrik sekitar Rp1,2 triliun
- Sewa event organizer (EO) sekitar Rp113 miliar
- Pembelian kaos kaki sekitar Rp6,9 miliar
- Pengadaan semir dan sikat semir sekitar Rp1,5 miliar
Menurut Fernando, daftar belanja seperti ini membuat masyarakat bertanya-tanya: ini badan gizi atau katalog belanja tahunan?
Sebab publik berharap anggaran negara difokuskan pada kualitas makanan, distribusi gizi, fasilitas dapur, pengawasan bahan pangan, dan dampak nyata ke anak-anak sekolah.
Fernando menilai sorotan publik wajar muncul karena sebagian besar anggaran yang digunakan berasal dari dana negara yang seharusnya dikelola sangat hati-hati, terutama bila berkaitan dengan sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
“Penggunaan anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran tidak cukup hanya dijawab. Harus ada tindakan tegas,” tegasnya.
Dalam pandangannya, program sebesar MBG membutuhkan manajemen presisi. Jika yang muncul justru kontroversi berulang, maka kepercayaan publik bisa ikut turun gizi.
Fernando secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan BGN, termasuk Dadan Hindayana dan jajaran terkait.
Menurutnya, bila sebuah lembaga strategis terus diramaikan polemik, maka pergantian pejabat menjadi opsi logis demi memperbaiki arah kebijakan.
“Presiden harus lebih selektif menempatkan orang di posisi strategis, apalagi menyangkut program unggulan pemerintah,” ujarnya.
Fernando juga menyinggung soal citra pejabat publik yang dinilai kurang peka terhadap situasi masyarakat. Ia menyebut publik masih mengingat momen ketika pejabat terkait terlihat santai bermain golf saat sebagian warga di Sumatera sedang menghadapi bencana alam.
Dalam era digital, citra seperti ini cepat menyebar dan mudah memicu persepsi negatif. Kadang bukan hanya kebijakan yang dinilai, tetapi juga timing bersenang-senang.
Program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya memiliki tujuan mulia dan potensial berdampak besar bagi masa depan anak Indonesia. Namun program besar membutuhkan pengelolaan yang disiplin, transparan, dan minim sensasi.***
