Catatan Opini Abdul Rohman Sukardi
WawaiNEWS.ID – Dalam diplomasi modern, substansi memang penting. Tetapi sering kali, momentum jauh lebih menentukan. Sebuah pesan yang benar namun disampaikan terlambat bisa kalah pengaruh dibanding sinyal kecil yang muncul lebih dulu. Di era media sosial dan arus informasi supercepat, kekosongan komunikasi tidak pernah benar-benar kosong ia segera diisi spekulasi.
Itulah yang tampaknya terjadi dalam dinamika hubungan Indonesia–Iran di tengah eskalasi konflik Timur Tengah pada Maret 2026.
Indonesia Bergerak Cepat, Tapi Tidak Terbaca
Pada fase awal konflik, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sesungguhnya merespons cepat. Sekitar 1–2 Maret 2026, Indonesia menyampaikan kesiapan berperan sebagai mediator perdamaian. Sikap itu konsisten dengan doktrin politik luar negeri bebas aktif yang sejak lama menjadi fondasi diplomasi Indonesia.
Secara strategis, langkah ini seharusnya menjadi jalur utama komunikasi bilateral dengan Iran. Indonesia memberi sinyal: siap membantu, siap menjembatani, siap memainkan peran konstruktif.
Namun panggung persepsi justru bergerak ke arah lain.
Pertemuan Awal Justru ke Tokoh Non-Pemerintah
Pada 3 Maret 2026, publik melihat Duta Besar Iran lebih dahulu bertemu Jusuf Kalla. Sehari setelahnya, jalur resmi baru berjalan melalui Menteri Luar Negeri Indonesia yang menyerahkan surat Presiden dan menyampaikan belasungkawa.
Secara protokoler, tentu tidak ada larangan bertemu tokoh nasional non-pemerintah. Diplomasi membuka banyak kanal komunikasi. Namun dalam politik simbolik, urutan peristiwa sangat menentukan makna.
Ketika publik lebih dulu melihat Dubes Iran bertemu tokoh non-pemerintah, lalu jalur resmi muncul belakangan, persepsi yang lahir sederhana: Iran tampak lebih nyaman ke luar istana dibanding ke pemerintah aktif.
Di sinilah kesalahan pembacaan momentum mulai terlihat.
Tur Diplomatik ke Elite Nasional, Istana Malah Sepi
Sepanjang Maret hingga awal April, pola itu berlanjut. Dubes Iran tercatat bertemu sejumlah figur besar nasional:
- Megawati Soekarnoputri
- Susilo Bambang Yudhoyono
- Joko Widodo (Solo, 1 April)
- Tokoh NU
- MUI
- Muhammadiyah
- Hingga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Dalam waktu kurang dari enam minggu, tercipta 7–10 pertemuan publik dengan aktor non-pemerintah dan semi-pemerintah.
Sementara akses langsung ke Presiden aktif belum menjadi sorotan utama publik.
Sekali lagi, ini bukan pelanggaran diplomasi. Tetapi dalam negara demokrasi dengan kompetisi politik tinggi seperti Indonesia, simbol semacam ini mudah diterjemahkan liar.
Misalignment of Signaling: Pesan Tidak Sampai ke Sasaran
Dalam teori hubungan internasional modern, kondisi seperti ini bisa disebut misalignment of signaling ketika pesan yang ingin disampaikan tidak sinkron dengan audiens yang paling menentukan.
Mungkin maksud Iran adalah memperluas dukungan moral dan solidaritas publik Indonesia. Tetapi yang terbaca sebagian masyarakat justru sebaliknya:
- Apakah Iran kecewa pada pemerintah?
- Apakah Prabowo dianggap kurang mendukung?
- Apakah Iran lebih percaya tokoh lama ketimbang pemimpin baru?
Narasi itu cepat tumbuh karena ruang awal dibiarkan kosong.
Era Digital: Diam = Ditafsirkan
Dalam ekosistem digital saat ini, persepsi publik soal isu internasional sering terbentuk dalam 48–72 jam pertama. Jika tidak ada klarifikasi cepat, opini liar akan lebih dulu mapan daripada fakta resmi.
Podcast, potongan video, unggahan media sosial, dan komentar partisan lalu membangun kesimpulan sendiri. Presiden Prabowo mulai diserang:
- dianggap kurang membela Iran
- dituding condong ke Barat
- disebut pasif dalam isu Palestina dan Timur Tengah
Padahal tidak ada pernyataan resmi Iran yang secara eksplisit menyudutkan Indonesia.
Namun politik modern tidak selalu berjalan lewat fakta. Kadang ia bergerak lewat kesan.
Blunder Itu Bukan Isi, Tapi Timing
Maka jika ada blunder, letaknya bukan pada substansi hubungan Indonesia–Iran. Bukan pada isi diplomasi. Bukan pada hak Dubes bertemu siapa pun.
Blunder itu ada pada timing komunikasi.
Saat pemerintah Indonesia sejak awal sudah membuka pintu, mestinya kanal resmi diberi bobot simbolik lebih dahulu. Setelah itu barulah safari ke tokoh nasional dan organisasi masyarakat.
Karena dalam diplomasi, siapa ditemui pertama kadang lebih keras bunyinya daripada isi pembicaraan.
Sengaja atau Tidak Paham Medan Politik?
Lalu muncul pertanyaan yang wajar:
- Apakah Dubes Iran sengaja mengirim sinyal politik?
- Apakah ia kurang memahami sensitivitas politik domestik Indonesia?
- Apakah ada pihak lokal yang memanfaatkan kunjungan-kunjungan itu untuk menyerang Presiden?
Jawaban pasti mungkin hanya diketahui pelaku diplomasi itu sendiri.
Tetapi satu hal jelas: Indonesia bukan ruang netral tanpa kontestasi politik. Setiap simbol bisa dipakai sebagai peluru narasi.
Prabowo Sudah Bergerak ke Depan
Di tengah polemik tafsir tersebut, Presiden Prabowo justru terus bergerak memperkuat posisi internasional Indonesia melalui agenda besar menuju Rusia dan Prancis, memperluas kemitraan strategis dan posisi geopolitik Indonesia.
Artinya, pemerintah tidak berhenti pada satu isu. Presiden memilih melaju, sementara sebagian pihak masih sibuk membaca gestur tamu.
Pelajaran Penting
Kasus ini memberi pelajaran sederhana namun penting:
Dalam diplomasi abad ke-21, salah urut bisa lebih mahal daripada salah ucap.
Karena ketika negara resmi tidak terlihat menjadi prioritas awal, ruang kosong akan diisi bukan oleh penjelasan melainkan oleh tafsir.
Dan tafsir, sekali mengeras, jauh lebih sulit dibenahi daripada sekadar membuat jadwal pertemuan ulang.
Jakarta, ARS
Abdul Rohman Sukardi
Eksponen Aktivis 98 | Esais & Penulis Independen
Menulis isu sosial-politik, hukum, kebijakan publik, dan peradaban.
