Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi
wawainews.id – Pergantian Agus Gumiwang Kartasasmita dari kursi Menteri Perindustrian mungkin bukan sekadar reshuffle. Jika dibaca bersama perubahan konfigurasi Golkar dan menguatnya posisi Bahlil Lahadalia di sektor energi dan hilirisasi, peristiwa ini membuka pertanyaan lebih besar.
Pertanyaan itu: “apakah sedang berakhir satu mata rantai pengaruh politik-ekonomi keluarga Kartasasmita yang membentang dari Orde Baru hingga Reformasi?” Pada 1 Oktober 2026, Gumiwang digantikan Muhammad Sarmuji, sementara Bahlil tetap menjadi Menteri ESDM sekaligus dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
Simpul sejarah panjangnya adalah Ginandjar Kartasasmita. Ia menjadi Menteri Pertambangan dan Energi 1988–1993. Menteri PPN/Kepala Bappenas 1993–1998. Kemudian menjadi Menko Ekuin sekaligus Kepala Bappenas dalam Kabinet Pembangunan VII, yang hanya berlangsung 14 Maret–21 Mei 1998.
Soeharto membayangkan Indonesia memasuki era tinggal landas dalam PJPT II: industrialisasi, penguatan kemampuan nasional dan kemandirian yang lebih besar. Namun pembangunan Orde Baru juga semakin membutuhkan modal, teknologi dan jaringan internasional.
Puzzle-nya justru terletak pada kontradiksi antara cita-cita kemandirian dan praktik pembangunan yang tetap terbuka atau bahkan semakin membesarnya terhadap modal global.
Kontrak Karya Freeport yang diperbarui 30 Desember 1991 menjadi salah satu keping penting. Ginandjar ketika itu Menteri Pertambangan dan Energi. Kontrak tersebut memuat kewajiban divestasi bertahap kepada pihak Indonesia, sekaligus memungkinkan keberlanjutan operasi jangka panjang.
Hubungan itu kemudian berlanjut hingga perubahan menjadi IUPK. Pada 2018 Indonesia memperoleh 51,23 persen saham Freeport, sementara operasi mendapat kepastian hingga 2041.
Keping lain adalah PP 20/1994, ditetapkan 19 Mei 1994, yang membuka kemungkinan kepemilikan penuh modal asing dalam perusahaan PMA. Ginandjar ketika itu sudah menjadi Kepala Bappenas. Karena itu, regulasi tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa ia secara pribadi mendorongnya.
Tetapi ia memperlihatkan paradoks Orde Baru. Ialah ketika kemandirian ekonomi dikumandangkan, ruang bagi modal internasional justru berkembang.
Lalu datang krisis 1998.
Pada 20 Mei, 14 menteri ekonomi dan industri bertemu di Gedung Bappenas. Mereka menolak masuk Komite Reformasi maupun kabinet baru Soeharto. Hasil pertemuan itu kemudian disampaikan kepada Soeharto melalui surat. Sehari kemudian, 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan berhenti dari Presiden.
Ginanjar bukan hanya salah satu menteri yang menolak inisiatif Presiden Soeharto membentuk Komite Reformasi. Melainkan juga memfasilitasi pertemuan itu secara terang-terangan di kantornya: Bappenas.
Itu fakta. Yang berikutnya adalah hipotesa. Dugaan.
Bagaimana jika 20 Mei 1998 dibaca bukan hanya sebagai keretakan politik dengan Soeharto, melainkan sebagai titik patah arsitektur pembangunan? Setelah Soeharto jatuh, Bappenas kehilangan status kementerian dalam Kabinet Persatuan Nasional; pada 2000–2001 lembaga itu dipimpin kepala yang tidak merangkap menteri, sebelum dikembalikan setingkat kementerian pada 2001.
Saya tidak memiliki bukti bahwa Ginandjar sengaja menjadi agen modal asing atau secara sadar menghancurkan gagasan tinggal landas. Tetapi rangkaian faktanya sulit diabaikan.
Ginanjar berada di sektor pertambangan ketika Freeport diperbarui, sementara Soeharto ingin Indonesia semakin mandiri di atas tahun 2000. Memimpin Bappenas sebagai pusat perencanaan. Menjadi Menko Ekuin ketika krisis meledak. Berada di pusat pertemuan (bahkan fasilitator) 14 menteri untuk melawan Soeharto ketika krisis dan tetap menjadi Menko Ekuin dalam pemerintahan Habibie.
Maka pertanyaannya bukan sekadar apakah Ginandjar “menjatuhkan” Soeharto. Pertanyaanya: benarkah Ginandjar menterpedo gagasan “tinggal landas” Soeharto pada masa krisis Reformasi?. Dengan menjadi katalisator agenda asing pasca Soeharto?.
Bukan berarti ia seorang diri menghancurkannya. Bukti untuk kesimpulan itu tidak ada. Tetapi layak diteliti apakah keputusan politiknya pada Mei 1998 ikut membuka jalan bagi berakhirnya arsitektur negara-pembangunan Orde Baru: Bappenas kehilangan posisi sentralnya, perencanaan negara bergeser, ruang modal global tetap membesar, sementara sektor strategis seperti Freeport memperoleh kesinambungan operasi yang panjang.
Jika puzzle-puzzle itu saling terhubung, Mei 1998 bukan hanya akhir kekuasaan Soeharto. Ia mungkin merupakan titik patah proyek “tinggal landas” yang dirancang membawa Indonesia memasuki era baru setelah tahun 2000.
Dan di sinilah Agus Gumiwang kembali masuk ke cerita. Keluarnya Gumiwang, di tengah pergeseran konfigurasi Golkar serta kendali atas industri, energi dan hilirisasi, mungkin bukan sekadar pergantian seorang menteri. Ia bisa menjadi penanda bahwa satu jejaring kekuasaan yang berakar pada Ginandjar mulai kehilangan simpul strategisnya.
Pertanyaan tentang Gumiwang akhirnya membawa kita kembali kepada teka-teki Ginandjar. Apakah yang sedang berakhir hari ini bukan hanya satu jabatan, melainkan mata rantai pengaruh Kartasasmita yang terbentuk sejak persimpangan besar 1998?. Waktu, kelak, mungkin akan menyediakan jawabannya.
Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Esais & Penulis Independen. Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.
