JAKARTA – Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak bisa dipandang sebagai perkara pidana biasa. Tindakan tersebut berpotensi masuk kategori kejahatan terhadap keamanan negara atau makar apabila terbukti bertujuan melumpuhkan kepala negara hingga tidak mampu menjalankan tugas konstitusionalnya.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa penegakan hukum dalam perkara tersebut harus bertumpu pada alat bukti dan hasil penyidikan, bukan asumsi maupun tuduhan yang berkembang di media sosial.
Menurut Yusril, Presiden Prabowo memiliki kedudukan khusus sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena itu, tindakan penyadapan terhadap presiden tidak serta-merta dapat disamakan dengan penyadapan terhadap masyarakat biasa.
Dalam kajian sejumlah ahli hukum pidana dan tata negara, dugaan tindakan tersebut dikaitkan dengan Pasal 191 hingga Pasal 193 KUHP. Ketentuan itu dapat menjadi relevan apabila terdapat bukti bahwa tindakan penyadapan berpotensi melumpuhkan presiden sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya.
Namun, penentuan pasal dan konstruksi perkara tetap harus didasarkan pada fakta hukum yang ditemukan penyidik. Label makar bukan sesuatu yang bisa ditempelkan hanya karena sebuah perkara menyangkut presiden.
Di tengah pengusutan kasus tersebut, Yusril juga menanggapi kabar yang beredar di media sosial mengenai dugaan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Yusril mengaku belum mengetahui kebenaran informasi tersebut. Ia menyatakan akan meminta konfirmasi kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Direktur Jenderal Imigrasi untuk memastikan apakah benar ada tindakan pencegahan terhadap Tito.
“Kalau Pak Tito saya belum bisa jawab ini,” ujar Yusril kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia menegaskan, kepastian mengenai status keimigrasian Tito harus diperoleh melalui data resmi, bukan sekadar kabar yang beredar di ruang digital.
“Nanti kalau saya ke kantor saya bisa tanya Menteri Imipas atau Dirjen Imigrasi untuk memastikan apakah ada pencegahan beliau ke luar negeri. Sampai hari ini saya belum tahu tentang hal itu,” jelasnya.
Isu pencegahan tersebut sebelumnya ramai diperbincangkan warganet dan dikaitkan dengan penyidikan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Sikap Yusril menunjukkan bahwa dua hal harus dipisahkan: kabar pencegahan terhadap seseorang yang masih perlu diverifikasi dan dugaan tindak pidana penyadapan yang harus dibuktikan melalui proses hukum.
Dalam perkara yang berpotensi menyentuh keamanan negara, penyidik dituntut bekerja berdasarkan bukti, bukan tekanan opini. Sebab, tuduhan yang telanjur viral belum tentu menjadi fakta hukum. Sebaliknya, perkara serius juga tidak boleh kehilangan ketajamannya hanya karena proses pembuktian membutuhkan waktu.***
