Persoalan lain yang membuat para pedagang semakin mempertanyakan keberlanjutan proyek adalah jaminan pelaksanaan.
Wawan mengaku memperoleh bocoran surat Wali Kota Bekasi tertanggal April 2026 yang ditujukan kepada PT ABB.
Dalam surat tersebut disebutkan adanya perintah agar PT ABB menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5 persen dari nilai proyek Rp145 miliar, atau sekitar Rp7,25 miliar.
Jaminan tersebut diminta diserahkan paling lambat akhir Mei 2026.
Namun, menurut para pedagang, hingga kini belum ada kejelasan mengenai realisasi jaminan tersebut.
Mereka mempertanyakan konsistensi Pemkot Bekasi dalam menegakkan aturan.
Belakangan, Pemkot Bekasi menunjukkan sikap tegas terhadap PKL yang menggunakan lahan tidak sesuai peruntukan. Bahkan, Wali Kota Bekasi disebut berani mencopot lima oknum yang diduga terlibat dalam persoalan tersebut.
Sikap itu mendapat sorotan positif karena menunjukkan keberanian pemerintah mengambil tindakan ketika aturan dilanggar.
Namun, para pedagang Pasar Kranji melihat situasi yang berbeda dalam kasus PT ABB.
Menurut Wawan, para pedagang menilai berbagai kemudahan telah diberikan, mulai dari kesempatan melanjutkan pembangunan, perubahan desain, pengurangan kompensasi, hingga kesempatan baru melalui addendum setelah proyek sebelumnya mangkrak bertahun-tahun.
Ironinya, hasilnya justru kembali dipertanyakan.
PKL ditertibkan karena menggunakan lahan tak sesuai peruntukan. Sementara proyek pasar yang tak kunjung beres malah diberi tambahan kesempatan.
Para pedagang kini menyerahkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk ditelaah.
Mereka berharap Kejati Jabar tidak hanya melihat persoalan revitalisasi Pasar Kranji sebagai sengketa bisnis atau perdata semata, tetapi juga menelusuri dugaan pelanggaran pidana apabila bukti-bukti yang disampaikan memenuhi unsur.***
