Scroll untuk baca artikel
NASIONALPOLITIK

Tamsil Linrung Bongkar Paradoks Kekayaan Alam Indonesia: Dulu Dijarah VOC, Kini Mengalir ke Negara Lain

×

Tamsil Linrung Bongkar Paradoks Kekayaan Alam Indonesia: Dulu Dijarah VOC, Kini Mengalir ke Negara Lain

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung - foto dok

MEDAN – Kekayaan alam Indonesia telah lama menjadi sumber kemakmuran bangsa lain. Jika pada masa kolonial Hindia Belanda mengeruk kekayaan Nusantara melalui VOC, kini praktik transfer pricing dan under invoicing diduga menjadi celah yang membuat keuntungan sumber daya alam Indonesia justru mengalir ke luar negeri.

Paradoks tersebut disoroti Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung. Ia menegaskan, pekerjaan rumah bangsa dalam menjalankan Pasal 33 UUD 1945 bukan lagi memperdebatkan tafsir konstitusi, melainkan keberanian negara menerapkannya secara nyata demi kesejahteraan rakyat.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Pernyataan itu disampaikan Tamsil saat menjadi pembicara kunci dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Indonesia First: Pasal 33 dari Norma ke Implementasi di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Medan, Jumat (20/11/2026).

“Kekayaan alam Indonesia membuat dua negara jadi terkaya di dunia. Dulu Hindia Belanda melalui VOC mengangkut rempah-rempah, sekarang ada negara kecil jadi sangat makmur karena kekayaan SDA dari Indonesia melalui transfer pricing dan under invoicing,” ujar Tamsil.

Menurutnya, Pasal 33 UUD 1945 lahir dari pengalaman panjang eksploitasi kekayaan Nusantara. Selama berabad-abad, komoditas seperti tembakau Deli dan karet Sumatera Timur menjadi bagian dari perdagangan internasional. Namun, keuntungan besar dari kekayaan tersebut tidak sebanding dengan kesejahteraan masyarakat yang menghasilkannya.

Pengalaman sejarah itulah yang melatarbelakangi pemikiran Bung Hatta tentang perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Negara tidak boleh membiarkan kekayaan alam hanya menjadi sumber keuntungan segelintir pihak, sementara masyarakat di sekitar sumber daya tetap hidup dalam kemiskinan.

BACA JUGA :  Negara Menanggung Pajak Pekerja, Gaji hingga Rp10 Juta Bebas PPh 21 Sepanjang 2026

Tamsil menilai persoalan tersebut belum sepenuhnya teratasi. Kabupaten Batu Bara, misalnya, menjadi gambaran paradoks pengelolaan kekayaan alam. Di wilayah itu berdiri industri strategis Inalum dan Pelabuhan Kuala Tanjung, tetapi sekitar satu dari sepuluh penduduknya masih hidup dalam kemiskinan.

“Kekayaan berdiri megah, tetapi tidak sepenuhnya mengalir ke rumah-rumah di sekitarnya. Ini yang sedang dikoreksi oleh Presiden. Ada Satgas PKH yang mengambil alih jutaan hektare lahan dan kawasan hutan untuk dikelola oleh negara demi kepentingan rakyat,” katanya.

Mantan pimpinan Badan Anggaran DPR RI itu mengajak masyarakat mendukung langkah konkret pemerintah dalam menjalankan Pasal 33. Baginya, penguasaan negara atas sumber daya alam tidak boleh berhenti pada aspek kewenangan, tetapi harus diwujudkan melalui pemanfaatan yang memberikan sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat.

“Ukuran keberhasilan atas penguasaan bukan dari volume sumber daya alam yang digali dari perut bumi, tetapi berapa banyak yang kembali kepada rakyat dan masyarakat setempat,” tegasnya.

Ia menyebut sejumlah program prioritas pemerintah sebagai bagian dari upaya mengembalikan manfaat kekayaan negara kepada masyarakat. Di antaranya renovasi sekolah dan Puskesmas, rumah bersubsidi, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, hingga Kampung Nelayan Merah Putih.

Tamsil juga mengingatkan bahwa Sumatera Utara memiliki pengalaman penting dalam penerapan prinsip Indonesia First melalui pengambilalihan Inalum.

Perusahaan tersebut resmi kembali ke pangkuan Republik Indonesia pada 9 Desember 2013, setelah kontrak Proyek Asahan yang ditandatangani di Tokyo pada 1975 berakhir.

“Inilah Pasal 33 dalam praktik. Terjadi di bumi Sumatera,” ujarnya.

BACA JUGA :  Kades Diimbau Netral, Tak  Boleh Terlibat Politik Praktis

Selain pengelolaan industri strategis, Tamsil menyoroti keberadaan sekitar 6.100 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang telah terbentuk di Sumatera Utara.

Menurutnya, koperasi tersebut memiliki peluang menjadi instrumen ekonomi rakyat sekaligus memperkuat kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi daerah. Namun, pembentukan badan hukum saja tidak cukup untuk menjamin kekuatan ekonomi koperasi.

Ia mengingatkan pentingnya pengawasan dan tata kelola yang baik. Tamsil bahkan mempertanyakan kemampuan KDMP menjadi pembeli siaga bagi hasil pertanian kopi Mandailing dan Sidikalang, serta tangkapan nelayan di Belawan dan Sibolga.

Catatan serupa disampaikan terkait Pelabuhan Kuala Tanjung yang diproyeksikan menjadi hub internasional di kawasan Selat Malaka.

“Pelabuhan harus dipastikan menjadi gerbang perkembangan industri dan nilai tambah ke Sumatera Utara, bukan menjadi jalan keluar yang lebih cepat bagi bahan mentah,” katanya.

Dalam FGD tersebut, sejumlah narasumber turut membedah tantangan implementasi Pasal 33 UUD 1945 dari perspektif ekonomi, industri, dan hukum.

Wakil Rektor I UISU, Marzuki Lubis, menyoroti pentingnya kehadiran instrumen negara dalam mengelola sektor strategis. Menurutnya, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara tidak semestinya diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar karena berpotensi memperbesar ketimpangan.

Sementara itu, Tenaga Ahli Wakil Ketua DPD RI, Jusman Dalle, menilai hilirisasi mampu menciptakan efek berganda atau multiplier effect bagi perekonomian. Selain meningkatkan skala ekonomi, kebijakan tersebut dapat membuka lapangan kerja formal dan berkualitas.

Ia mencontohkan perkembangan industri otomotif di Karawang yang berhasil membangun rantai pasok lokal. Tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai 80 persen dengan melibatkan sekitar 760 pemasok, termasuk pelaku industri kecil dan menengah.

BACA JUGA :  Pekerja Migran Asal Lamtim Paling Tinggi Bermasalah, Kenapa?

Menurut editor buku Asta Cita: Arsitektur Pembangunan Bangsa tersebut, keberhasilan membangun rantai pasok dalam negeri bisa menjadi peta jalan pengembangan hilirisasi sawit di Sumatera Utara. Dengan demikian, nilai tambah komoditas tidak berhenti pada produksi bahan mentah.

Akademisi UISU, Zulkifli Siregar, juga menyoroti posisi Sumatera Utara sebagai salah satu produsen kelapa sawit terbesar di Indonesia. Namun, potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan nilai tambah karena hasil produksi berupa crude palm oil (CPO) masih membutuhkan pengolahan lebih lanjut.

Ia menilai pengembangan hilirisasi komoditas unggulan melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei harus menjadi salah satu tumpuan pembangunan ekonomi Sumatera Utara.

Dari perspektif hukum, akademisi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Devi Yulida, menguraikan batas-batas konstitusional antara hak menguasai negara, hak masyarakat atas tanah, dan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan.

Menurutnya, ketiga aspek tersebut harus ditempatkan secara proporsional agar agenda pembangunan tidak justru mengorbankan hak masyarakat maupun kelestarian alam.

Menutup sambutannya, Tamsil menegaskan DPD RI memiliki kewenangan konstitusional untuk terlibat dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, hubungan pusat dan daerah, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Karena itu, ia berharap FGD tersebut tidak berhenti sebagai forum pertukaran gagasan, tetapi menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diperjuangkan di tingkat nasional.

“Saya berharap FGD ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tajam dan terukur, yang akan kami bawa ke Senayan sebagai suara daerah. Kami sampaikan ke Presiden,” tandasnya.***