PRINGSEWU – 3 Kepala Dinas hasil seleksi terbuka di lantik oleh Pj Bupati Pringsewu, Lampung Adi Erlansyah. Pelantikan itu sendiri digelar di Aula Kantor Bupati Komplek Pemda setempat, pada Jumat (2/2/2024).
Ketiga kepala dinas yang dilantik tersebut meliputi Moudy Ary Nazolla Dinas Kominfo, sebelumnya sebagai camat Pringsewu.
Kemudian, Ahmad Syaifudin sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), lalu Hendry Yusuf sebagai sebagai kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Diketahui bahwa ketiganya hasil Seleksi Terbuka (Selter) Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama (JPTP) di Lingkungan Pemkab Pringsewu tahun 2023, tiga orang berhasil dilantik.
Adapun posisi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi masih dalam proses mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sementara Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan belum terisi karena belum memenuhi syarat.
Adi Erlansyah, mengatakan pelantikan yang dilaksanakan merupakan hasil dari proses Seleksi Terbuka JPT Pratama Tahun 2023, dengan pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan persetujuan Menteri Dalam Negeri.
Pelaksanaan pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati nomor 821.2 B.04/2024 tanggal 1 Februari 2024 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
Atas pelantikan tersebut dia berharap akan menjadi angin baru dalam upaya pembangunan di Kabupaten Pringsewu. Dia pun mengajak untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dalam struktur Pemerintahan Kabupaten Pringsewu.
“Semua tenya akan turut meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik sebagai salah satu tugas pokok Aparatur Sipil Negara,” kata Adi.
Lebih lanjut Pj Bupati berpesan pesan kepada pejabat yang baru dilantik untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, menjalin silaturahmi, dan komunikasi untuk konsolidasi, koordinasi, dan konsultasi.
“Terpenting, ASN diingatkan untuk tetap menjaga netralitas, terutama menjelang Pemilu dan Pilkada. Adi menyebut netralitas ASN sebagai isu penting dan menegaskan bahwa setiap ASN harus menunjukkan ketidakberpihakan terhadap salah satu pasangan calon peserta pemilu dan pilkada,” tandasnya.***
