JAKARTA – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, melontarkan kritik keras terhadap pola komunikasi sejumlah pembantu Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya justru memperburuk citra pemerintahan di mata publik.
Menurut Fernando, beberapa pernyataan yang disampaikan pejabat pemerintah belakangan ini tidak hanya gagal meredam kritik masyarakat, tetapi justru memicu polemik baru dan memperkuat persepsi negatif terhadap pemerintahan.
“Alih-alih memperbaiki suasana, respons yang disampaikan justru memperkeruh keadaan. Publik akhirnya menilai pemerintah semakin defensif ketika menghadapi kritik,” kata Fernando dalam keterangan tertulisnya.
Fernando secara khusus menyoroti pernyataan Ulta Levenia Nababan, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), yang menuai kontroversi setelah menyebut jas almamater Universitas Indonesia (UI) sebagai “daster kuning” melalui akun media sosial pribadinya.
Menurutnya, ucapan tersebut mencerminkan buruknya komunikasi seorang pejabat publik karena dinilai merendahkan simbol akademik sekaligus pihak yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah.
“Komunikasi seperti itu justru memperlihatkan ketidakmampuan menerima kritik secara dewasa. Padahal kritik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi,” ujarnya.
Fernando menilai, seorang pejabat negara seharusnya mampu menunjukkan sikap yang lebih bijak, terutama ketika menghadapi kritik yang datang dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat sipil.
Fernando kemudian mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para pembantunya yang dinilai kerap menimbulkan kegaduhan di ruang publik.
Ia berpendapat, loyalitas politik tidak boleh menjadi alasan mempertahankan pejabat yang justru membebani citra pemerintahan.
“Kalau memang ingin membangun pemerintahan yang kuat, Presiden harus berani mengevaluasi bahkan mengganti pembantunya yang komunikasinya justru menjadi beban bagi pemerintah,” katanya.
Menurut Fernando, langkah tersebut penting agar agenda pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah tidak terus-menerus tertutupi oleh kontroversi yang sebenarnya dapat dihindari.
Fernando juga mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh program kerja, tetapi juga oleh kemampuan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat.
Ia menilai, jika pola komunikasi yang agresif dan defensif terus dipertahankan, kepercayaan publik terhadap pemerintah berpotensi terus menurun.
“Saya meragukan pemerintahan ini akan mampu menjaga dukungan publik hingga akhir masa jabatan apabila komunikasi para pembantunya tetap seperti sekarang,” ujarnya.
Menurut Fernando, masyarakat membutuhkan pejabat yang mampu menjelaskan kebijakan secara terbuka dan santun, bukan justru melontarkan pernyataan yang memancing kontroversi baru.
Fernando menegaskan bahwa kritik publik semestinya dijadikan bahan evaluasi, bukan dibalas dengan narasi yang berpotensi menimbulkan polemik.
Dengan semakin tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo, ia menilai kualitas komunikasi para pejabat menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik.
“Keputusan ada di tangan Presiden Prabowo. Jika ingin memperbaiki persepsi masyarakat, lakukan evaluasi terhadap para pembantu yang komunikasinya justru menimbulkan kegaduhan,” pungkasnya.
Dalam dunia pemerintahan, jelas dia, yang dibutuhkan publik bukan lomba adu komentar di media sosial, melainkan kemampuan menjawab kritik dengan kerja nyata.
Sebab jelasnya, ketika setiap kritik dibalas dengan sindiran, yang paling cepat berkembang bukan kepercayaan masyarakat, melainkan kolom komentar.***
