LAMPUNG – Kalau ada lomba sabar tingkat dunia, mungkin petani singkong Lampung sudah langganan juara. Pasalnya meskipun Lampung yang menyumbang hampir 70 persen produksi singkong nasional, dengan potensi ekonomi nyaris Rp50 triliun per tahun, justru dihantam harga anjlok, potongan tak karuan, dan banjir impor.
Rakyat Lampung yang menanamnya berjuta hektare, harus gigit jari karena hasil panen mereka dihargai lebih rendah dari harga gorengan di pinggir jalan.
Melihat potensi ini, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal akhirnya mengetuk pintu Kementerian Pertanian. Dengan membawa empat bupati dari Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, hingga Mesuji ia menghadap Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk membahas harga singkong yang bikin petani hampir jadi kolektor utang ketimbang kolektor hasil panen.
“Lampung itu sentra singkong nasional, tapi petani tetap miskin karena harga ditekan impor. Kalau begini terus, bisa-bisa petani lebih memilih nanam rumput buat kambing daripada singkong,” tegas Rahmat, Selasa (9/9/2025).
Para bupati yang hadir kompak mengangguk mungkin bukan karena setuju saja, tapi juga karena sama-sama sudah lelah mendengar keluhan petani setiap hari. Tanpa regulasi yang jelas, hubungan petani dan pabrik seperti pacaran tanpa kepastian, penuh janji manis, tapi harga tetap pahit.
Tak ketinggalan, DPRD Lampung ikut menaburkan bumbu satir. Mikdar Ilyas, Ketua Pansus Tata Niaga Singkong, menyebut potongan harga yang bisa tembus 50–60 persen dari harga resmi Rp1.350/kg itu sudah bukan kebijakan, melainkan “perampokan legal bersertifikat”.
Kalau ini terus dibiarkan, katanya, petani mungkin lebih untung jadi driver ojol. Setidaknya tarif ojol jelas, tidak dipotong separuh.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendengar semua curhat itu dengan wajah serius meski dalam hati mungkin ia juga membayangkan singkong goreng hangat ditemani kopi.
Ia pun janji akan keluarkan surat resmi terkait harga minimal singkong nasional. “Petani jangan sampai terus merugi. Kita kawal bersama,” tegas Amran, seakan hendak menenangkan semua pihak yang sudah di ambang putus asa.
Namun, Amran tak berhenti di janji harga. Ia juga memasang target ambisius: produktivitas singkong Lampung harus tembus 70 ton per hektar.
“Saya turunkan tim khusus, saya ajarkan langsung. Petani untung, pabrik juga jangan sampai rugi. Kalau dua-duanya rugi, itu bukan tata niaga, tapi tata ngerusak,” katanya, dengan humor getir yang justru terdengar sangat realistis.
Rapat pun selesai dengan penuh janji. Para pejabat tampak lega, sementara para petani di ladang masih sibuk menghitung berapa kilo singkong yang harus dijual untuk bisa beli sekilo beras.
SDrama singkong ini masih jauh dari kata tamat. Karena meski regulasi bisa diteken di Jakarta, nasib singkong tetap ditentukan di sawah dan meja timbangan.
Pertanyaannya, apakah janji kali ini akan benar-benar jadi solusi, atau lagi-lagi hanya jadi resep politis yang habis sebelum sempat dipanen?.
Singkong Lampung sebetulnya emas putih dari kebun bisa jadi tepung, pakan, bahkan bioetanol. PDB sektor singkong di Lampung diperkirakan hampir Rp50 triliun. Tapi faktanya, petani lebih sering dihantam rafaksi (potongan harga) brutal hingga 60 persen. Bayangkan, panen 1 ton, dibayar setengah ton. Sisanya? “Bonus” buat pabrik.
Singkong Lampung sebetulnya emas putih dari kebun bisa jadi tepung, pakan, bahkan bioetanol. PDB sektor singkong di Lampung diperkirakan hampir Rp50 triliun. Tapi faktanya, petani lebih sering dihantam rafaksi (potongan harga) brutal hingga 60 persen. Bayangkan, panen 1 ton, dibayar setengah ton. Sisanya? “Bonus” buat pabrik.
Mikdar Ilyas, anggota DPRD Lampung sekaligus Ketua Pansus Tata Niaga Singkong, menambahkan bahwa potongan harga di lapak tidak manusiawi.
“Kalau potongan harga sampai 60 persen, itu bukan rafaksi lagi, tapi amputasi. Petani sudah ngos-ngosan di sawah, giliran jual hasil malah dipreteli kayak mobil bekas,” ujarnya.***
