JAKARTA – Pemerintah kembali melempar angka yang bikin dahi berkerut sekaligus dompet refleks bergetar, pembangunan tanggul laut raksasa alias Giant Sea Wall (GSW) di Pantai Utara Jawa diperkirakan menelan dana US$ 80–100 miliar atau sekitar Rp 1.344–1.680 triliun. Angka yang kalau ditulis pakai kalkulator warung bisa bikin tombol “0”-nya aus duluan.
Pernyataan itu disampaikan Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), Didit Herdiawan Ashaf, dalam konferensi pers di Jakarta. Dana jumbo tersebut dirancang untuk membangun tanggul sepanjang 535 kilometer membentang dari wilayah Indramayu, Cirebon, Pekalongan, hingga Semarang urat nadi ekonomi sekaligus langganan rob.
Pemerintah menegaskan, ini bukan proyek lima tahunan. Bukan pula proyek satu-dua periode. Ini proyek 100 sampai 300 tahun. Artinya, tanggul ini didesain untuk bertahan lebih lama dari masa jabatan siapa pun yang meresmikannya.
“Memang biayanya besar,” kata Didit. Tentu saja besar. Dengan angka Rp 1.680 triliun, publik wajar bertanya: ini tanggul atau tembok sejarah? Apakah kelak anak-cucu kita akan berkata, “Terima kasih leluhur, kami tak lagi kebanjiran,” atau justru, “Ini cicilan ke berapa?”
Namun, di balik nada satir itu, ancamannya memang nyata. Penurunan muka tanah (land subsidence), banjir rob, dan tekanan terhadap kawasan industri bukan sekadar isu musiman.
Sekitar 27% penduduk Pulau Jawa tinggal di kawasan Pantura wilayah padat, strategis, dan secara ekonomi krusial. Jika dibiarkan, proyeksi 2040–2050 menyebut risikonya bisa berlipat ganda.
Dari pesisir barat hingga timur, kawasan Pantura adalah jalur logistik, industri, dan permukiman. Bayangkan jika pusat-pusat produksi dan pelabuhan terganggu permanen oleh rob. Kerugiannya bukan lagi miliaran, bisa tembus triliunan setiap tahun tanpa perlu membangun apa pun.
Di sinilah argumen pemerintah: lebih baik keluar uang besar sekarang daripada membayar kerusakan yang lebih mahal nanti. Logika “mahal di depan, hemat di belakang.” Masalahnya, publik tentu ingin tahu hemat untuk siapa dan seberapa transparan pengelolaannya?
Pendanaan GSW disebut akan berasal dari kombinasi APBN, kerja sama dengan investor, hingga investasi swasta murni. Pemerintah mengklaim sedang mengkaji skema terbaik agar tak sepenuhnya membebani APBN.
Kalimat kuncinya: “tidak terlalu memberatkan pemerintah.” Pertanyaannya, memberatkan siapa? Jika melibatkan investor, tentu ada hitung-hitungan balik modal. Apakah akan ada konsesi lahan, kawasan reklamasi baru, atau skema bisnis lain yang menyertainya?
Publik pantas mendapat jawaban rinci. Karena proyek sebesar ini bukan sekadar urusan teknik sipil ini soal tata ruang, keberlanjutan lingkungan, hingga keadilan sosial bagi warga pesisir.
Giant Sea Wall bisa menjadi simbol ketangguhan menghadapi krisis iklim. Tapi ia juga bisa menjadi simbol proyek ambisius tanpa kendali jika pengawasan lemah.
Membangun tanggul 535 kilometer mungkin soal beton dan baja. Tapi menjaga kepercayaan publik adalah soal transparansi dan akuntabilitas.
Jika benar ini proyek untuk 300 tahun, maka fondasi terpentingnya bukan hanya beton bertulang melainkan tata kelola yang tidak mudah retak.
Karena pada akhirnya, laut bisa ditahan dengan tembok. Tapi skeptisisme publik? Itu hanya bisa ditahan dengan kejujuran.***
