BOGOR – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tampaknya mulai memasuki fase yang paling Indonesia: ketika niat baik bertemu godaan amplop dan peluang mark-up.
Dalam acara Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Rabu (3/6/2026), Presiden Prabowo Subianto tampil bukan sekadar sebagai kepala negara, tetapi seperti kepala sekolah yang sedang menginspeksi kantin karena curiga ada yang mencuri uang kas kelas.
Di hadapan 2.173 peserta yang terdiri dari Kepala KPPG, Koreg SPPG, Korwil, Kepala SPPG hingga mitra pelaksana Program MBG, Prabowo mula-mula menjelaskan betapa pentingnya program makan gratis bagi masa depan Indonesia.
Menurutnya, negara-negara maju sudah lama menggunakan program makan sekolah untuk memerangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas generasi penerus. Jika program ini berhasil mencapai target 83 juta penerima manfaat dengan lebih dari 30 ribu dapur beroperasi, Indonesia bisa menciptakan hingga 3 juta lapangan kerja baru.
Bayangkan. Petani tak lagi bergantung pada tengkulak, ekonomi desa berputar, dan uang miliaran rupiah mengalir ke daerah. Sebuah skenario indah yang terdengar seperti brosur pembangunan nasional.
Namun seperti biasa, setiap program besar di Indonesia memiliki musuh alami: oknum yang menganggap APBN adalah singkatan dari “Anggaran Pribadi Boleh Numpang.”
Karena itulah nada bicara Prabowo tiba-tiba berubah.
“Makan paling gampang dikorupsi,” kata Presiden.
Kalimat itu mungkin terdengar sederhana. Tetapi bagi sebagian hadirin, mungkin terdengar seperti sirene razia yang mendadak berbunyi.
Prabowo lalu melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan dalam buku manajemen publik mana pun.
“Angkat tangan yang yakin dia mitra yang baik!”
Ratusan tangan langsung melambung tinggi. Semua merasa dirinya malaikat.
Lalu datang pertanyaan jebakan.
“Sekarang yang mitra brengsek, angkat tangan!”
Hasilnya bisa ditebak.
Tidak ada.
Satu pun tidak.
Indonesia kembali mencatat prestasi luar biasa: negeri dengan tingkat kejujuran 100 persen ketika ditanya di depan Presiden.
Melihat tidak ada yang mengaku, Prabowo memberikan kesempatan kedua.
“Kalau saudara mitra yang brengsek tapi tidak mau ngaku, saya beri kesempatan kembali ke jalan yang benar.”
Kalimat itu terdengar seperti kombinasi khutbah Jumat, surat cinta terakhir, dan ancaman operasi tangkap tangan.
Namun ancaman tersebut ternyata bukan sekadar retorika panggung.
Prabowo mengaku sudah lebih dulu menerima laporan mengenai berbagai kejanggalan dan indikasi penyelewengan dalam pelaksanaan Program MBG. Bahkan sebelum acara berlangsung, Presiden sudah memanggil Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana untuk menelusuri laporan yang masuk.
Artinya, ketika Presiden berbicara soal “mitra brengsek”, kemungkinan itu bukan sekadar istilah spontan. Ada aroma yang sudah lebih dulu tercium dari dapur-dapur program MBG.
Prabowo bahkan mengulang teori yang sangat sederhana namun sering terlupakan dalam birokrasi Indonesia:
“Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik.”
Sebuah kalimat yang sebenarnya bisa dijadikan ringkasan banyak kasus korupsi selama dua dekade terakhir.
Yang paling menarik adalah ketika Prabowo menawarkan dukungan tanpa batas kepada aparat penegak hukum.
Kepala BPKP, KPK, hingga Jaksa Agung dipersilakan meminta tambahan personel maupun anggaran.
“Berapa saja yang kau perlu, lapor, saya penuhi.”
Terjemahan bebasnya: kalau ada yang bermain-main dengan uang makan anak-anak Indonesia, jangan berharap bisa bersembunyi di balik seragam, jabatan, atau kedekatan politik.
Sebab menurut Prabowo, uang rakyat bukanlah barang warisan yang bisa dibagi-bagikan sesuka hati.
“Saya tidak mau uang rakyat dicuri.”
Kalimat itu diucapkan berulang kali dengan nada yang tidak terdengar seperti basa-basi protokoler.
Apalagi Presiden mengaku pernah berada pada posisi sulit ketika harus menindak orang-orang yang sebelumnya justru ia angkat, promosikan, bahkan beri pangkat.
Pesannya jelas.
Program MBG adalah proyek strategis nasional yang bisa menjadi mesin penggerak ekonomi desa sekaligus alat pemerataan kesejahteraan.
Tetapi jika para pemburu rente mulai masuk ke dapur-dapur MBG, maka menu yang semula berisi ayam, telur, dan sayuran bisa berubah menjadi daftar tersangka.
Dan ketika Presiden sudah memanggil BPKP, PPATK, KPK, serta Jaksa Agung dalam satu tarikan napas, mungkin yang perlu khawatir bukan lagi anak-anak yang menunggu makan gratis.
Melainkan mereka yang selama ini mencoba ikut makan dari anggarannya.***
