KOTA BEKASI — Di saat pemerintah sedang sibuk mendorong digitalisasi birokrasi, ratusan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi justru diduga masih belum akrab dengan tombol “hadir” di aplikasi absensi mobile.
Dalam apel rutin di Plaza Pemkot Bekasi, Senin (11/5/2026), Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Junaedi, dibuat geleng kepala setelah mendapati sekitar 300 ASN belum tercatat melakukan presensi melalui sistem absensi mobile.
Jumlah itu bukan angka kecil. Kalau dikumpulkan, hampir setara satu “pasukan OPD” yang mendadak lenyap dari radar aplikasi.
“Yang tadi masih ada tidak mengisi absensi mobile-nya kurang lebih ada 300,” ujar Junaedi di hadapan peserta apel.
Nada bicara Sekda terdengar jelas, ini bukan sekadar lupa pencet aplikasi sebelum ngopi pagi.
“Apa sih masalahnya sampai 300? Kalau 300 kan kita malu juga. Coba dilihat lagi kira-kira apa kendalanya,” tegasnya.
Fenomena ASN tidak presensi mobile ini ternyata bukan kejadian sekali dua kali. Bahkan sebelumnya, jumlah pegawai yang tak mengisi absensi sempat menyentuh angka 400 sampai 500 orang.
Artinya, aplikasi absensi tampaknya belum cukup menakutkan dibanding kasur, macet, atau mungkin notifikasi grup WhatsApp kantor yang terlalu ramai.
Padahal, sistem absensi mobile dibuat justru agar disiplin ASN bisa dipantau secara real time dan meminimalisir praktik “titip absen” yang selama ini menjadi legenda urban birokrasi.
Namun ironisnya, ketika teknologi sudah bergerak ke era digital, sebagian pegawai justru seperti masih memakai “sistem manual rasa 2007”.
Kepala BKPSDM Kota Bekasi, Anjar Budiono, memastikan aplikasi absensi mobile sejauh ini berjalan normal tanpa gangguan berarti.
Artinya, server tidak tumbang. Aplikasi tidak hilang. Sinyal internet pun tidak sedang dirawat nasional.
“Kalau dari sisi sistem tidak ada masalah yang signifikan. Jadi nanti kami dalami lagi penyebabnya di masing-masing pegawai,” ujar Anjar.
BKPSDM kini mulai menelusuri satu per satu ASN yang belum melakukan presensi. Penyebabnya bisa beragam: telat masuk, tidak hadir, HP bermasalah, atau mungkin terlalu fokus sarapan sampai lupa kalau negara juga butuh bukti kehadiran.
“Nanti akan kami cek siapa saja 300 orang itu. Kami tanyakan ke OPD-nya kenapa tidak melakukan absensi mobile,” katanya.
Menariknya lagi, masalah ini ternyata tidak hanya terjadi di level staf. Pejabat pun disebut ikut terseret dalam “misteri absensi digital” tersebut.
“Kalau saya lihat bukan di pejabat saja, staf juga ada. Karena sistem ini berlaku untuk semuanya,” jelasnya.
Pemkot Bekasi memastikan persoalan ini tidak akan berhenti di level teguran apel pagi semata. ASN yang terbukti berulang kali tidak melakukan presensi tanpa alasan jelas bakal dikenakan sanksi disiplin bertingkat.
Mulai dari teguran ringan, sedang, hingga berat telah disiapkan.
“Kita akan tegakkan aturan disiplin. Kalau sudah beberapa kali tidak presensi mobile, tentu akan ada teguran, baik ringan, sedang maupun berat,” tegas Anjar.
Fenomena ini kembali memunculkan pertanyaan klasik di birokrasi modern: apakah digitalisasi memang sudah siap dijalankan semua pegawai, atau jangan-jangan sebagian ASN masih menganggap absensi online hanyalah formalitas sebelum jam sarapan?
Yang jelas, di tengah semangat “smart city” dan birokrasi digital, publik tentu berharap ASN tidak hanya pintar mengunduh aplikasi, tetapi juga ingat membuka dan menggunakannya.***
