BEKASI – Politik di tingkat desa kerap dianggap sederhana. Padahal, dari ruang-ruang kecil di balai desa itulah banyak keputusan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat lahir, mulai dari pembangunan jalan lingkungan, pelayanan administrasi, hingga bantuan sosial.
Menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Kabupaten Bekasi, dinamika politik mulai terasa di Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran. Di tengah menghangatnya komunikasi antartokoh dan warga, muncul dorongan agar kepemimpinan desa menghadirkan pendekatan baru yang lebih terbuka, partisipatif, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Dorongan tersebut datang dari Organisasi Kemasyarakatan Kemandirian Gotong Royong (KGR) yang secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Ustadzah Hj. Nurhasanah, S.Pd.I. untuk maju sebagai bakal calon Kepala Desa Karangpatri dengan mengusung visi “Desa Maju, Baru, dan Istimewa.”
Bagi KGR, dukungan itu bukan sekadar soal siapa yang akan memimpin, tetapi juga tentang gagasan bagaimana desa dikelola.
Ketua KGR, H. Jaya, mengatakan keputusan organisasinya diberikan setelah mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Karangpatri yang dinilai membutuhkan kepemimpinan berintegritas sekaligus memiliki kedekatan sosial dengan warga.
“Karangpatri membutuhkan pemimpin yang bukan hanya mampu mengambil keputusan, tetapi juga hadir di tengah masyarakat. Program sosial yang selama ini dijalankan KGR kami harapkan dapat bersinergi dengan program pemerintah desa apabila Hj. Nurhasanah mendapat kepercayaan masyarakat,” ujarnya, Senin (27/7/2026).
Menurut H. Jaya, sejumlah kegiatan yang selama ini dijalankan KGR, seperti kerja bakti lingkungan, bakti sosial, santunan bagi warga kurang mampu, hingga kegiatan kepedulian terhadap lingkungan, diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi program pembangunan desa ke depan.
Ia menilai pembangunan desa tidak cukup hanya diukur dari berdirinya bangunan fisik. Semangat gotong royong, kepedulian sosial, dan pelayanan kepada masyarakat juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan warga.
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi desa, mulai dari pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pelayanan publik, KGR menilai Karangpatri membutuhkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan responsif.
Visi “Maju, Baru, dan Istimewa” yang diusung Hj. Nurhasanah, menurut H. Jaya, diharapkan mampu membawa semangat pembaruan dalam pemerintahan desa tanpa meninggalkan nilai-nilai kebersamaan yang telah lama hidup di tengah masyarakat.
“Sudah saatnya desa berkembang bukan hanya karena proyek, tetapi juga karena kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya. Kalau warga merasa dilibatkan, pembangunan biasanya berjalan lebih kuat daripada sekadar memasang baliho,” katanya dengan nada yang diselingi gurauan.
Satire itu menggambarkan harapan agar kontestasi Pilkades tidak berhenti pada persaingan slogan, melainkan menjadi ruang adu gagasan dan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
Kehadiran figur perempuan dalam bursa bakal calon kepala desa juga menjadi perhatian tersendiri. Bagi sebagian masyarakat, hal tersebut dipandang sebagai bagian dari semakin terbukanya ruang kepemimpinan di tingkat desa bagi siapa pun yang dinilai memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen membangun daerahnya.
Meski demikian, seluruh proses pencalonan dan pemilihan tetap akan mengikuti tahapan serta mekanisme yang ditetapkan panitia Pilkades dan pemerintah daerah. Dukungan yang disampaikan KGR merupakan bagian dari dinamika politik menjelang pelaksanaan Pilkades, sementara keputusan akhir tetap berada di tangan masyarakat melalui proses pemungutan suara.
Dengan semakin menghangatnya kontestasi politik di Karangpatri, perhatian warga kini mulai tertuju pada adu visi, rekam jejak, dan gagasan para bakal calon. Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak hanya memilih seorang kepala desa, tetapi juga menentukan arah pembangunan Karangpatri untuk enam tahun ke depan.***
