LAMPUNG UTARA — Pembangunan drainase senilai Rp80 juta yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2026 di Desa Tulung Singkip, Kecamatan Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara, menuai sorotan.
Proyek yang berada di Dusun 1, RT 2 tersebut diduga dikerjakan tidak sesuai standar teknis. Kondisi fisik bangunan yang ditemukan di lapangan memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan dan mekanisme pelaksanaannya.
Pada bagian badan drainase, pemasangan batu terlihat asal jadi. Susunan batu disebut seperti hanya ditempel menggunakan adukan, sementara bagian dasar drainase juga dipersoalkan karena disebut tidak menggunakan batu split sebagaimana mestinya.
Persoalan tersebut semakin menjadi sorotan setelah muncul informasi bahwa pekerjaan tenaga konstruksi dilakukan dengan sistem borongan dengan nilai sekitar Rp12 juta hingga pekerjaan selesai.
Ketua Trinusa Kecamatan Blambangan Pagar, Hermansyah, menilai mekanisme pengerjaan seperti itu berpotensi memengaruhi kualitas pekerjaan apabila tidak disertai pengawasan yang ketat.
“Dampak dari pengerjaan tidak sesuai mekanisme sehingga pengerjaannya tidak maksimal, hasilnya amburadul kalau sistem borongan” kata Herman.
Menurut dia, sistem borongan berpotensi membuat pekerja lebih mengejar penyelesaian pekerjaan dibandingkan memperhatikan kualitas konstruksi.
“Itu kan pengerjaannya borongan, otomatis pekerjanya tidak memikirkan kualitas. Yang mereka pikirkan bagaimana pengerjaannya cepat selesai dan dapat duit,” ujarnya.
Herman juga menyoroti langsung teknik pemasangan batu yang menurut hasil pantauannya dinilai tidak semestinya.
“Berdasarkan pantauan kami, mulai dari pemasangan batu terlihat asal pasang, asal disender ke tanah, baru dipoles pakai adukan. Lantainya juga, adukannya tidak pakai batu split,” katanya.
Persoalan lain muncul ketika mekanisme pembayaran tenaga kerja dikonfirmasi kepada pemerintah desa.
Herman mengaku sempat berkomunikasi dengan Sekretaris Desa Tulung Singkip, Sariyo, terkait pelaksanaan pembangunan drainase tersebut.
Namun, komunikasi itu kemudian berkembang menjadi keberatan setelah Herman mengirimkan tautan pemberitaan mengenai proyek tersebut.
Herman menyebut Sariyo mengirim pesan WhatsApp yang intinya meminta agar persoalan pembangunan drainase langsung dikonfirmasi kepada kepala desa.
