JAKARTA — Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) memang telah berakhir di Jombang. Namun, polemik di belakang forum tertinggi organisasi itu justru belum selesai.
Isu dugaan peredaran uang ratusan miliar rupiah kembali meledak. Kali ini, tokoh muda NU Khalilur R Abdullah Sahlawiy alias Gus Lilur mengungkap klaim adanya dana sekitar Rp480 miliar yang disebut bergerak menuju arena Muktamar di Jombang untuk memengaruhi perebutan suara.
Dalam keterangannya di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Selasa (22/9/2026), Gus Lilur bahkan mengaitkan sebagian dana tersebut dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Namun, penting dicatat, klaim tersebut belum menjadi fakta hukum. Gus Lilur sendiri menyebut informasi mengenai aliran dana itu diperolehnya secara informal dari orang yang ia sebut sebagai penyidik KPK. Sampai kini, belum ada keterangan resmi KPK yang menyatakan Rp480 miliar tersebut merupakan bagian dari perkara dugaan suap pertanahan di Kabupaten Bogor atau digunakan untuk Muktamar NU.
Dua Land Cruiser dan Klaim Rp480 Miliar
Gus Lilur mengawali pengungkapannya dengan cerita mengenai dua mobil Toyota Land Cruiser yang disebut membawa uang dalam jumlah fantastis dari kawasan selatan Jakarta menuju Jombang.
Menurut dia, kedua mobil tersebut tidak dikendarai langsung, melainkan diangkut menggunakan dua kendaraan towing.
“Info informal dari penyidik KPK ke saya, ada dua mobil Land Cruiser yang berangkat dari satu tempat di selatan Jakarta membawa uang kira-kira Rp480 miliar dibawa ke Jombang.”
Klaim serupa mengenai dua Land Cruiser dan nilai Rp480 miliar juga diberitakan sejumlah media setelah wawancara tersebut beredar.
Gus Lilur kemudian menguraikan dugaan komposisi dana tersebut.
Sekitar Rp300 miliar, menurut klaimnya, berasal dari dua institusi negara, masing-masing sekitar Rp150 miliar. Sedangkan Rp180 miliar lainnya dikaitkan dengan Nusron Wahid.
“Nah, Rp180 (miliar) itu dikabarkan kreasinya NW. Nusron Wahid.”
Ia juga menduga dana tersebut dikumpulkan melalui jaringan kantor wilayah dan kantor pertanahan di bawah Kementerian ATR/BPN.
Sekali lagi, seluruh bagian tersebut merupakan klaim Gus Lilur yang masih membutuhkan verifikasi. Tidak tepat menjadikannya sebagai kesimpulan bahwa dana tersebut benar berasal dari institusi negara atau Nusron Wahid.
Disebut untuk Membeli Suara Muktamar
Gus Lilur menduga dana tersebut berkaitan dengan perebutan posisi strategis dalam Muktamar, termasuk Ketua Umum PBNU dan Rais Aam.
Menurut dia, struktur suara yang harus didekati membuat kebutuhan dana menjadi sangat besar. Ia menyebut unsur Tanfidziyah dan Syuriah di tingkat PCNU maupun PWNU sebagai kelompok pemilik suara yang menjadi sasaran dugaan transaksi.
Gambaran yang disampaikan Gus Lilur bahkan menghitung kebutuhan dana hingga ratusan miliar rupiah apabila transaksi dilakukan secara luas.
Namun angka tersebut merupakan perhitungan dan dugaan yang disampaikan Gus Lilur, bukan temuan resmi penyidik.
Ada Cerita Uang Dikembalikan
Klaim Gus Lilur kemudian melebar pada cerita mengenai peredaran uang tunai di sekitar arena Muktamar.
Ia menyebut adanya tas berisi uang dalam bentuk valuta asing dan rupiah. Salah satu cerita yang dibawanya adalah mengenai KH Afifuddin Muhajir.
Gus Lilur mengklaim kiai asal Situbondo tersebut pernah menerima US$200.000 dan Rp1 miliar, tetapi kemudian mengembalikan uang tersebut kepada Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sekitar seminggu setelah Muktamar.
Ia meminta informasi tersebut diklarifikasi kepada pihak yang disebutnya mengetahui langsung peristiwa tersebut.
Sampai tahap ini, cerita tersebut juga masih merupakan klaim yang belum dibuktikan melalui proses hukum terbuka.
Kasus ATR/BPN Ikut Terseret
Polemik menjadi semakin besar karena muncul bersamaan dengan penyidikan KPK terkait dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) dan persoalan pertanahan di Kabupaten Bogor.
Nama Nusron Wahid ikut menjadi sorotan dalam perkara tersebut. Namun, keberadaan perkara ATR/BPN tidak otomatis membuktikan adanya hubungan dengan pembiayaan Muktamar NU.
Laporan yang berkembang menyebut KPK telah menyita uang sekitar Rp106,3 miliar dalam perkara tersebut dan menetapkan sejumlah tersangka. Akan tetapi, hubungan antara uang dalam perkara ATR/BPN dengan Muktamar NU masih harus dibuktikan melalui penyidikan.
Di titik inilah isu Rp480 miliar menjadi penting sekaligus sensitif: ada klaim, ada perkara korupsi yang sedang berjalan, tetapi jembatan pembuktian antara keduanya belum ditunjukkan secara resmi kepada publik.
Panitia Muktamar Membantah Keras
Mantan Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar ke-35 NU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, membantah adanya aliran dana hasil korupsi dari perkara ATR/BPN untuk membiayai Muktamar di Jombang.
Menurut Gus Ipul, pembiayaan Muktamar dilakukan melalui mekanisme organisasi dan ia menolak mengaitkan penyelenggaraan forum tersebut dengan perkara hukum di Kementerian ATR/BPN.
Koordinator Penggalangan Tim Qonun Asasi Muktamar ke-35 NU, Syamsudin M Pay, juga membantah keterlibatan Nusron Wahid dalam tim tersebut.
Ia menyatakan Nusron merupakan salah satu kandidat dalam Muktamar dan disebut memperoleh 207 suara.
“Tidak ada kaitan sama sekali dan tidak ada kerja sama dalam bentuk apa pun.”
Syamsudin juga mempertanyakan logika tudingan tersebut dengan merujuk pada perbedaan waktu antara Muktamar yang berlangsung 27–31 Agustus 2026 dan OTT KPK di lingkungan ATR/BPN yang berlangsung pada September.
Gus Ipul Siapkan Somasi
Polemik belum berhenti pada bantahan.
Gus Ipul kini menyatakan akan mengambil langkah hukum terhadap tiga orang yang dinilai terus menyebarkan tudingan mengenai penyelenggaraan Muktamar.
