Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi
WAWAINEWS – Di tengah dinamika sosial-politik nasional dan perubahan geopolitik global, Indonesia membutuhkan satu orientasi besar agar tidak terjebak dalam stagnasi. Ialah bagaimana memastikan seluruh energi bangsa bergerak menuju kemajuan.
Persoalannya, demokrasi kita kerap tersandera oleh kontestasi politik yang kontraproduktif. Narasi pertentangan Soekarno-Soeharto pada awal Reformasi, polarisasi cebong-kampret, hingga berbagai kontroversi politik berikutnya memperlihatkan bagaimana energi publik mudah tersedot ke dalam pertarungan identitas dan perebutan pengaruh.
Padahal, bangsa besar tidak boleh kehilangan fokus pada agenda strategisnya. Setidaknya ada tiga kunci yang perlu ditegakkan.
Pertama, setia dan bangga pada tujuan nasional berdasarkan Pancasila.
Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 telah memberikan arah yang sangat jelas: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Inilah kontrak kebangsaan sekaligus ukuran keberhasilan penyelenggaraan negara.
Karena itu, sumber daya alam, manusia, politik, birokrasi, dan ekonomi harus diabdikan pada tujuan tersebut. Ukuran keberhasilan kekuasaan bukanlah seberapa kuat mempertahankan pengaruh, melainkan seberapa jauh meningkatkan kesejahteraan dan martabat rakyat.
Pancasila harus menjadi orientasi substantif. Bukan sekadar legitimasi retoris.
Kedua, memperkuat demokratisasi.
Indonesia sebagai negara besar dan majemuk membutuhkan demokrasi sebagai mekanisme koreksi kekuasaan. Kritik, oposisi, kebebasan pers, dan kontrol masyarakat sipil bukan ancaman bagi negara, melainkan instrumen untuk mencegah penyimpangan.
Namun, demokrasi bukan kebebasan tanpa batas. Ia harus berjalan dalam kerangka hukum, konstitusi, dan tujuan nasional. Demokrasi konstitusional menegaskan bahwa kekuasaan harus dibatasi sekaligus dapat dipertanggungjawabkan.
Demokrasi yang sehat bukan sekadar menghasilkan pergantian kekuasaan, melainkan memastikan kekuasaan bekerja untuk kepentingan publik.
Ketiga, mencegah politik dinasti dan monopoli kekuasaan.
Politik dinasti berisiko mempersempit kompetisi, menghambat kaderisasi, dan membuka ruang konflik kepentingan. Kekuasaan publik seharusnya menjadi ruang pengabdian dan kompetisi gagasan. Bukan privilese keluarga.
Karena itu, perlu pengaturan masa jabatan maksimal lima tahun untuk setiap periode dan maksimal dua periode bagi jabatan presiden, gubernur, bupati, wali kota, kepala desa/lurah, ketua umum partai politik, dan anggota legislatif. Selain itu, kontestasi politik harus inklusif dan bebas dari monopoli keluarga. Anggota keluarga pejabat politik yang masih aktif perlu menjalani jeda satu periode sebelum dapat mengikuti kontestasi pada jabatan politik yang sama.
Misalnya, istri bupati petahana baru dapat mencalonkan diri sebagai bupati setelah suaminya tidak lagi menjabat selama satu periode. Pengaturan ini harus dirumuskan secara konstitusional, proporsional, dan berlaku setara.
Ketiga agenda ini bukan sekadar idealisme. BPS mencatat rasio Gini Indonesia September 2025 sebesar 0,363. Sementara itu, Indeks Persepsi Korupsi 2025 menempatkan Indonesia pada skor 34 dari 100. Angka-angka ini mengingatkan bahwa pertumbuhan saja tidak cukup tanpa pemerataan dan tata kelola yang bersih.
Pada akhirnya, kemajuan bangsa tidak ditentukan oleh kemenangan satu kelompok politik atas kelompok lainnya. Ia ditentukan oleh kemampuan seluruh elemen bangsa menjaga tujuan bersama, mengoreksi kekuasaan secara demokratis, dan memastikan kesempatan kepemimpinan terbuka bagi semua.
Indonesia tidak kekurangan sumber daya maupun potensi. Yang harus terus diperkuat adalah kualitas institusi, integritas kepemimpinan, dan kesetiaan pada cita-cita kemerdekaan.
Dengan tiga kunci tersebut, Indonesia bukan hanya mampu menyembuhkan luka-luka politiknya sendiri. Melainkan juga membangun jalan menuju negara maju, adil, dan makmur.
Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Penulis Esai Kebijakan Strategis dan Analis Hukum Independen (Independent Strategic Policy Essayist & Legal Analyst). Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.
