BANDUNG – Sebanyak 45 rekomendasi kebijakan dihasilkan melalui forum West Java Economic Society (WJES) 2026. Rekomendasi tersebut disiapkan sebagai masukan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat ketahanan ekonomi, meningkatkan daya saing, serta mendorong pertumbuhan yang inklusif.
Rekomendasi itu merupakan hasil penelitian 269 peneliti dari berbagai daerah di Indonesia. Penyusunannya melibatkan konsultasi intensif dengan 16 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar.
Delapan paper terbaik dipilih untuk dipresentasikan dalam Seminar Nasional WJES 2026 di Bale Pasundan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (3/11/2026).
Forum yang diselenggarakan BI Jawa Barat bersama Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Bandung tersebut mengangkat tema “Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi Jawa Barat untuk Pertumbuhan yang Inklusif dan Berdaya Saing”.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengapresiasi penyelenggaraan WJES sebagai ruang kolaborasi pemerintah, akademisi, dan dunia usaha dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi daerah.
Ia berharap 45 rekomendasi yang dihasilkan tidak berhenti sebagai kajian akademis, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang nyata.
Menurut Erwan, penguatan ekonomi daerah harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), perluasan kesempatan kerja, dan investasi yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Pemprov Jabar, kata dia, akan terus memperkuat hubungan antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia usaha. Upaya tersebut antara lain melalui peningkatan kualitas pendidikan vokasi, pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja, serta kemudahan akses informasi lowongan pekerjaan.
Erwan juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas ekonomi yang tumbuh dari investasi di Jawa Barat.
Ia meminta investor, baik dari dalam maupun luar negeri, memberikan perhatian terhadap penyerapan tenaga kerja dari lingkungan sekitar kawasan industri.
“Saya bukan anti pendatang. Silakan investor dari mana pun datang ke Jawa Barat, baik investor lokal maupun luar negeri. Tetapi tolong perhatikan masyarakat sekitar. Berikan pekerjaan lebih utama kepada masyarakat sekitar,” kata Erwan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa masyarakat lokal harus meningkatkan kompetensi agar mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor industri.
Menurutnya, penyerapan tenaga kerja harus tetap mempertimbangkan keterampilan dan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan, bukan melalui tekanan atau permintaan pihak tertentu.
Erwan menyinggung adanya praktik sejumlah pihak yang meminta perusahaan mempekerjakan warga setempat meskipun tidak memiliki kemampuan sesuai kebutuhan industri.
“Jangan sampai ada sebagian pabrik yang dibangun melalui preman-preman setempat, meminta warganya untuk dipekerjakan, tetapi kemampuannya tidak ada. Saya berharap masyarakat kita juga siap bersaing untuk bekerja di perusahaan tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Barat Junanto Herdiawan mengatakan, salah satu persoalan penting yang dibahas dalam WJES 2026 adalah kesenjangan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.
Ia mencontohkan perkembangan industri kendaraan listrik yang belum sepenuhnya diikuti penyesuaian kurikulum pendidikan vokasi di sejumlah sekolah.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan hubungan antara dunia pendidikan dan industri agar lulusan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja.
“Ini menjadi persoalan link and match yang harus kita tingkatkan. Bagaimana pendidikan vokasi bisa menyesuaikan kebutuhan industri yang terus berkembang,” kata Junanto.
Ia berharap hasil penelitian dan gagasan para akademisi dapat menjadi landasan penyusunan kebijakan yang lebih terarah, kuat, dan dapat diterapkan.
Junanto menjelaskan, pelibatan 16 OPD dalam penyusunan rekomendasi bertujuan memastikan hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan dan persoalan pembangunan di Jawa Barat.
Terlebih, di tengah kebijakan efisiensi dan realokasi anggaran daerah, kolaborasi pemerintah dengan akademisi serta pemangku kepentingan lainnya diperlukan agar perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran.
Sebagai tindak lanjut, seluruh hasil penelitian dan 45 rekomendasi kebijakan WJES 2026 diserahkan secara simbolis kepada Wakil Gubernur Jawa Barat dalam bentuk buku kompilasi.
Dokumen tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen pendukung dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan transformasi ekonomi Jawa Barat. ***
