JAKARTA – Penyidikan dugaan korupsi tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi memasuki babak yang semakin menyita perhatian. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung), Selasa (17/11/2026), tidak memenuhi pemanggilan penyidik.
Alih-alih memberikan keterangan sesuai jadwal, Tri meminta pemeriksaannya dijadwalkan ulang hingga pekan depan. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna.
“Yang bersangkutan untuk pemeriksaan hari ini tidak hadir dan ada surat minta di-reschedule pemanggilan minggu depan,” kata Anang saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (17/11/2026).
Sebelumnya, Anang membenarkan bahwa penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah menjadwalkan pemeriksaan Tri sebagai saksi sekitar pukul 10.00 WIB di Gedung Bundar Jampidsus.
“Benar, terhadap yang terjadwal pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Gedung Bundar, pagi sekitar jam 10-an,” ujarnya.
Pemeriksaan orang nomor satu di Kota Bekasi tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan penyimpangan tata kelola PT Migas Perseroda dalam kerja sama operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP selama periode 2009–2024.
Perkara ini bukan persoalan bisnis biasa. Kejagung memperkirakan potensi kerugian negara mencapai Rp2 triliun. Angka yang cukup fantastis untuk sebuah perusahaan daerah yang semestinya menjadi instrumen penghasil pendapatan dan penggerak ekonomi daerah.
Besarnya nilai tersebut membuat penyidikan tidak hanya menjadi perhatian aparat penegak hukum, tetapi juga memunculkan pertanyaan publik mengenai bagaimana tata kelola bisnis migas daerah dijalankan selama belasan tahun.
Penyidik Jampidsus saat ini masih mengumpulkan alat bukti untuk mengurai dugaan penyimpangan tersebut. Sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara telah digeledah, termasuk Kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
Penggeledahan di lingkungan pusat pemerintahan Kota Bekasi itu memperlihatkan bahwa penyidikan turut menyasar dokumen dan administrasi yang berkaitan dengan tata kelola kerja sama perusahaan daerah.
Kini, perhatian tertuju pada pemeriksaan Tri Adhianto yang dijadwalkan ulang pekan depan. Keterangan wali kota dinilai penting untuk membantu penyidik mendalami kebijakan, proses pengambilan keputusan, serta aspek tata kelola perusahaan daerah yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Pemanggilan sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana. Namun, dalam perkara dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp2 triliun, transparansi dan kesediaan memberikan keterangan menjadi bagian penting dari upaya mengungkap persoalan secara terang.
Pasalnya, untuk urusan bisnis daerah sudah menyeret angka triliunan rupiah, publik tentu tidak cukup hanya disuguhi laporan bahwa pemeriksaan ditunda. Yang lebih penting adalah memastikan seluruh pertanyaan penyidik mendapat jawaban dan setiap dugaan penyimpangan diuji berdasarkan bukti.
Pekan depan menjadi momentum yang patut dicermati. Apakah pemeriksaan akan benar-benar terlaksana, dan sejauh mana keterangan para saksi mampu membuka tabir tata kelola PT Migas Perseroda Kota Bekasi selama periode 2009–2024?.***













