KOTA BEKASI — Pemerintah Kota Bekasi mulai tancap gas mencari solusi banjir yang tidak sekadar tambal sulam saluran air. Bersama Aliansi Pemuda Cerdas Inovatif dan platform lingkungan Reservoair, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menggelar diskusi strategis tentang konsep Zero Runoff dan penggunaan aplikasi digital “SERAP” sebagai langkah baru penanganan banjir berbasis teknologi dan kolaborasi masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Nonon Sonthanie, Pemkot Bekasi, Selasa (12/5/2026), menjadi sinyal bahwa penanganan banjir di Bekasi mulai diarahkan menuju pendekatan yang lebih modern, terukur, dan berkelanjutan.
Dalam pemaparannya, konsep Zero Runoff diperkenalkan sebagai metode pengelolaan air hujan langsung dari sumbernya agar tidak seluruhnya lari ke drainase kota.
Artinya, air hujan tidak lagi dianggap “musuh musiman” yang harus buru-buru dibuang ke kali, melainkan diserap kembali ke tanah melalui sistem ramah lingkungan seperti:
- Sumur resapan
- Kolam retensi
- Lubang biopori
- Taman resapan air
- Area infiltrasi di kawasan permukiman dan bangunan komersial
Konsep ini diyakini mampu mengurangi beban drainase sekaligus menekan risiko genangan dan banjir yang selama ini menjadi persoalan klasik di Kota Bekasi.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan bahwa penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan normalisasi kali atau pengerukan saluran air semata.
“Permasalahan banjir harus ditangani secara bersama-sama dengan inovasi dan langkah nyata. Konsep Zero Runoff menjadi solusi jangka panjang agar air hujan dapat diserap langsung ke tanah dan tidak membebani drainase kota,” ujar Tri Adhianto.
Tak hanya mengandalkan konsep lingkungan, Pemkot Bekasi juga mulai memanfaatkan teknologi digital melalui platform “SERAP”.
Aplikasi tersebut dipersiapkan sebagai sarana pemantauan sekaligus kolaborasi dalam penerapan pengelolaan air di lingkungan masyarakat maupun kawasan pembangunan baru.
Melalui sistem ini, pemerintah berharap pengelolaan air hujan tidak lagi berjalan sporadis, tetapi bisa dipantau, diukur, dan dikendalikan secara lebih efektif.
Dengan kata lain, kalau biasanya warga Bekasi cuma bisa memantau cuaca lewat aplikasi prakiraan hujan, ke depan pengelolaan airnya juga mulai masuk dashboard digital.
Tri Adhianto menyebut Kota Bekasi memiliki target besar menjadi daerah percontohan dalam penerapan penanganan banjir berbasis inovasi lingkungan di Indonesia.
Menurutnya, persoalan banjir tidak akan selesai jika hanya dibebankan kepada pemerintah semata. Dibutuhkan keterlibatan masyarakat, pengembang, hingga pelaku usaha agar sistem pengelolaan air berjalan menyeluruh.
“Kami ingin Kota Bekasi menjadi contoh bagaimana persoalan banjir dapat ditangani melalui kolaborasi, teknologi, dan kepedulian lingkungan. Penanganan banjir bisa diselesaikan jika dilakukan bersama,” tambahnya.
Dalam diskusi tersebut juga dijelaskan bahwa konsep Zero Runoff sebenarnya telah memiliki payung hukum melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2020 tentang Sistem Drainase.
Aturan tersebut mewajibkan setiap pemilik lahan maupun bangunan untuk mengelola air hujan di area masing-masing agar tidak seluruhnya dibuang ke saluran publik.
Langkah ini menjadi penting di tengah pesatnya pembangunan kawasan perkotaan yang sering kali mempersempit area resapan air alami.
Kolaborasi antara pemerintah, komunitas inovasi, dan platform teknologi ini diharapkan menjadi titik awal perubahan paradigma penanganan banjir di Kota Bekasi.***
