Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi
WAWAINEWS – Ada ironi dalam cara kita membela Palestina. Kita semua menginginkan kemerdekaan Palestina dan berakhirnya penderitaan rakyat Gaza. Namun, ketika pemerintah Indonesia memilih masuk ke Board of Peace (BoP), langkah itu justru menuai kritik dari sebagian tokoh Islam dan masyarakat.
Keberatan muncul karena keterlibatan Israel. Posisi Palestina yang dinilai tidak setara. Selain kekhawatiran bahwa pasukan stabilisasi justru berisiko merugikan perjuangan Palestina.
Presiden Prabowo Subianto kemudian membuka ruang dialog. Pada 3 Februari 2026, ia bertemu dengan ulama, organisasi Islam, dan tokoh pesantren.
Sehari kemudian, pemerintah berdiskusi dengan mantan menteri luar negeri, diplomat, akademisi, lembaga kajian, serta anggota Komisi I DPR. Forum-forum ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut bukan tanpa ruang untuk diperdebatkan dan dikritisi.
Indonesia juga menyatakan kesiapan mengirim personel untuk International Stabilization Force (ISF) di Gaza. Namun, rencana pengerahan pasukan kemudian ditunda tanpa batas waktu di tengah eskalasi konflik kawasan.
Hingga awal Oktober 2026, belum ada perkembangan baru yang memastikan mekanisme keterlibatan Indonesia. Sementara itu, Reuters melaporkan bahwa lebih dari 1.400 warga Palestina tewas sejak gencatan senjata pada Oktober 2025.
Angka itu mengingatkan kita bahwa penghentian kekerasan belum menjadi kenyataan yang kokoh.
Tentu, tidak tepat menyimpulkan bahwa kritik terhadap BoP merupakan penyebab langsung tertundanya pengerahan pasukan. Keputusan tersebut dipengaruhi pula oleh situasi keamanan dan pertimbangan diplomatik. Salah satunya Israil-AS vs Iran mencuat sebagai eskalasi baru yang memanas.
Namun, kita tetap perlu bertanya: apakah perdebatan publik telah menghasilkan alternatif yang lebih efektif, atau justru berhenti pada penolakan?
Dalam Exit, Voice, and Loyalty (1970), Albert O. Hirschman menjelaskan pentingnya voice—menyampaikan kritik untuk memperbaiki kebijakan. Kritik yang konstruktif bukan sekadar menolak, melainkan juga menawarkan jalan keluar.
Jika BoP dianggap keliru, apa strategi alternatif yang memungkinkan Indonesia tetap berperan langsung memperjuangkan kemerdekaan Palestina?
BoP Gaza memberi pelajaran penting bagi umat Islam: niat yang benar tidak selalu menghasilkan kemajuan jika strategi disikapi semata-mata dengan emosi. Ketika perdebatan lebih dikuasai kecurigaan dan penolakan tanpa alternatif, proses yang semestinya didorong maju justru dapat tersendat. Sementara rakyat Gaza terus menanggung akibatnya.
Ini bukan berarti kritik harus dibungkam. Melainkan bahwa kritik perlu disertai tanggung jawab, argumen yang teruji, dan tawaran jalan keluar.
Mendukung kemerdekaan Palestina tidak cukup dengan menyatakan keberpihakan, apalagi menolak setiap strategi yang dinilai tidak ideal. Penolakan terhadap BoP membawa konsekuensi geopolitik: ketika Indonesia menjauh dari sebuah mekanisme diplomasi global, peluang untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan dan memengaruhi arah penyelesaian konflik ikut menyempit.
Indonesia bukan hanya berisiko kehilangan ruang untuk memperjuangkan Palestina dari dalam, tetapi juga kesempatan menempatkan diri sebagai salah satu episentrum diplomasi bagi penyelesaian konflik global yang krusial. Tentu, BoP bukan satu-satunya jalan dan kritik tetap diperlukan.
Namun, jika strategi ini ditolak, di mana strategi penggantinya? Tanpa alternatif yang konkret, penolakan berisiko menjadi sikap moral yang lantang, tetapi miskin daya ungkit politik.
Inilah pelajaran penting BoP bagi umat Islam: niat membela Palestina tidak boleh mengalahkan kejernihan dalam menilai strategi. Ketika kebijakan geopolitik dihadapi dengan emosi, ruang diplomasi dapat menyempit, proses penyelesaian konflik tersendat, dan kesempatan untuk menghasilkan perubahan nyata terlewatkan.
Kritik harus tetap disuarakan, tetapi mesti disertai pilihan yang lebih efektif—bukan sekadar kecurigaan dan penolakan. Sebab, perjuangan Palestina tidak hanya membutuhkan solidaritas, melainkan juga strategi, pengaruh, dan keberanian mengambil peran di meja perundingan.
Pada akhirnya, pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya apakah BoP layak ditolak, melainkan apa langkah nyata setelah penolakan itu. Jangan sampai, atas nama membela Palestina, kita justru menjauhkan Indonesia dari ruang tempat masa depan Palestina ikut diperjuangkan.
Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Penulis Esai Kebijakan Strategis dan Esai Legal Analyst. Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.
