KOTA BEKASI – Seleksi terbuka atau open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekretaris Daerah Kota Bekasi menjadi perhatian publik setelah salah satu kandidat, Muhammad Solikhin, disorot karena memiliki hubungan kekerabatan dengan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.
Namun, di tengah sorotan tersebut, ada satu hal yang penting ditempatkan secara proporsional yakni hubungan keluarga tidak serta-merta menghapus hak seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengikuti seleksi sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Hal itu disampaikan Ahmad Juaini, warga Kota Bekasi, yang menilai proses seleksi Sekda semestinya dikembalikan pada prinsip kompetensi, rekam jejak dan mekanisme yang telah ditetapkan.
“Seleksi Sekda ini adalah panggung kompetensi, bukan panggung kedekatan. Siapa pun ASN-nya, selama memenuhi syarat regulasi, berhak mendaftar,” tegas Juaini menanggapi komentar terkait keikutsertaan Solikhin dalam seleksi JPT Sekda Kota Bekasi, Rabu.
Ditegaskannya bahwa, Solikhin bukan satu-satunya kandidat dalam proses seleksi. Ia berkompetisi bersama tiga pejabat lainnya yang juga telah melalui tahapan seleksi sesuai ketentuan panitia.
Artinya persoalan utamanya bukan semata-mata siapa memiliki hubungan keluarga dengan siapa, melainkan bagaimana proses seleksi berlangsung dan bagaimana masing-masing kandidat dinilai.
Juaini mengatakan, seorang ASN tidak seharusnya kehilangan kesempatan mengikuti seleksi jabatan hanya karena memiliki hubungan keluarga dengan kepala daerah. Menurutnya, yang harus diuji adalah kapasitas kandidat.
“Mari kita uji dan nilai kandidat ini dari isi kepalanya, rekam jejaknya dan program kerjanya untuk daerah, bukan dari garis keturunannya,” katanya.
Dalam konteks birokrasi, Sekretaris Daerah merupakan jabatan karier dalam pemerintahan, bukan jabatan politik yang diperebutkan melalui pemilihan umum.
Karena itu, tegas Mantan Ketua Organda Kota Bekasi ini, proses pengisian jabatan tersebut memiliki mekanisme tersendiri dalam sistem manajemen ASN.
UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menempatkan sistem merit sebagai salah satu prinsip penting dalam manajemen ASN. Pengelolaan karier ASN pada prinsipnya didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, integritas dan moralitas secara adil dan wajar.
Dengan kerangka tersebut, hubungan keluarga tidak semestinya dijadikan satu-satunya ukuran untuk menentukan apakah seorang ASN layak atau tidak mengikuti kompetisi.
Sebaliknya, hubungan keluarga juga tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan keistimewaan.
Kuncinya adalah kesetaraan proses dan objektivitas penilaian.
Solikhin saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi.
Ia merupakan birokrat yang telah menjalani perjalanan karier di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan pernah menduduki sejumlah jabatan pemerintahan.
Karena itu, menurut Juaini, perjalanan karier tersebut juga harus menjadi bagian dari penilaian publik.
“Selama Solikhin bekerja di Pemkot Bekasi, rekam jejaknya harus dilihat secara utuh. Jangan semuanya kemudian dikaitkan dengan hubungan keluarga,” ujarnya.
Menurut Juaini, Solikhin telah memiliki pengalaman memimpin sejumlah organisasi perangkat daerah.
“Sudah beberapa OPD yang dia pimpin dan alhamdulillah kinerjanya baik. Tanggung jawab dan komunikasinya dengan siapa pun juga cair,” kata dia.
Meski demikian, rekam jejak tersebut tetap harus ditempatkan sebagai salah satu bahan penilaian, bukan sebagai kesimpulan bahwa Solikhin otomatis menjadi kandidat terbaik.
Sebab, tiga kandidat lainnya juga memiliki rekam jejak dan kompetensi yang harus diuji melalui mekanisme yang sama.
Empat Kandidat
Dalam seleksi Sekda Kota Bekasi, terdapat empat kandidat yang mengikuti proses kompetisi.
Keempatnya memiliki latar belakang birokrasi dan pengalaman jabatan masing-masing.
Solikhin menjadi salah satu kandidat tersebut.
