BEKASI – Dugaan praktik korupsi kembali mencoreng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bekasi. Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang menetapkan tiga mantan pejabat Perumda Tirta Bhagasasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pemasangan sambungan langganan air bersih periode 2024–2025 dengan nilai kerugian negara mencapai Rp4.506.920.372.
Ketiga tersangka masing-masing berinisial MSB, mantan Kepala Bagian Pemasaran tahun 2024, RF, Kepala Bagian Pemasaran tahun 2025, serta AEZ, mantan Direktur Usaha (Dirus) Perumda Tirta Bhagasasi.
Kepala Kejari Kabupaten Bekasi, Semeru, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup dalam proses penyidikan.
“Hari ini, Kamis 30 Juli 2026, kami telah menetapkan tiga tersangka dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemasangan sambungan langganan pada Perumda Tirta Bhagasasi tahun 2024 sampai 2025,” ujarnya.
Kasus ini bermula ketika 21 calon pelanggan mengajukan pemasangan jaringan air bersih kepada Perumda Tirta Bhagasasi.
Namun, dalam prosesnya, bagian pemasaran diduga menetapkan biaya pemasangan sambungan baru melalui mekanisme yang tidak sesuai ketentuan. Besaran biaya yang dibebankan kepada para pemohon disebut jauh lebih tinggi sehingga menimbulkan keberatan.
Meski merasa keberatan, para calon pelanggan tetap melakukan pembayaran karena kebutuhan pasokan air bersih dinilai mendesak untuk rumah tinggal, perkantoran hingga kegiatan usaha.
Menurut penyidik, pembayaran tersebut diarahkan ke rekening yang telah dipersiapkan untuk menampung dana pemasangan sambungan baru.
Ironisnya, uang yang terkumpul itu diduga tidak seluruhnya digunakan sebagaimana mestinya.
“Uang dalam rekening tersebut selanjutnya dipergunakan oleh MSB, RF, dan AEZ untuk keperluan pribadinya. Perbuatan tersebut telah menguntungkan atau memperkaya diri sendiri maupun orang lain sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp4.506.920.372,” ungkap Semeru.
Usai ditetapkan sebagai tersangka, penyidik langsung menahan MSB dan RF selama 20 hari di Lapas Kelas IIA Cikarang guna kepentingan penyidikan.
Sementara itu, tersangka AEZ belum ditahan karena tidak memenuhi panggilan penyidik. Yang bersangkutan mengirimkan surat keterangan sakit sebagai alasan ketidakhadirannya.
Kejari memastikan pemanggilan ulang akan segera dilakukan.
“Penyidik akan menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap AEZ sebagai tersangka. Penyidikan juga masih akan dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan ada saksi maupun alat bukti lain yang akan ditambahkan,” tegas Semeru.
Atas dugaan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e, Pasal 3, dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Penyidikan masih terus bergulir. Kejari Cikarang membuka peluang adanya pengembangan perkara apabila ditemukan keterlibatan pihak lain maupun tambahan alat bukti dalam dugaan korupsi yang menyeret petinggi BUMD pengelola air bersih Kabupaten Bekasi tersebut.***
