Scroll untuk baca artikel
TANGGAMUS

Pidato Hilirisasi Menggema di World Chocolate Day, Kini Publik Menunggu Aksi Nyata

×

Pidato Hilirisasi Menggema di World Chocolate Day, Kini Publik Menunggu Aksi Nyata

Sebarkan artikel ini
Foto: Panggung World Chocolate Day 2026 di Pekon Sidomulyo, Kecamatan Semaka, Selasa (28/7/2026), dipenuhi optimisme

TANGGAMUS – Panggung World Chocolate Day 2026 di Pekon Sidomulyo, Kecamatan Semaka, Selasa (28/7/2026), dipenuhi optimisme. Pemerintah Kabupaten Tanggamus kembali menggaungkan mimpi besar menjadikan daerah ini sebagai pusat hilirisasi kakao, kopi, dan kelapa.

Namun di balik pidato penuh harapan, muncul pertanyaan yang tak kalah penting, kapan petani benar-benar menikmati hasilnya?

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Acara bertema Strengthening Sustainable Cocoa Partnerships through Agroforestry and Market Collaboration itu dihadiri perwakilan Kementerian Perindustrian RI, Pemerintah Provinsi Lampung, Bank Indonesia, Balai Besar TNBBS, Rikolto Indonesia, Preferred by Nature, perusahaan pengolahan kakao nasional dan internasional, akademisi, serta ratusan petani dari Tanggamus, Lampung Barat, dan Lampung Timur.

Dalam sambutannya, Bupati Tanggamus Moh. Saleh Asnawi mengungkapkan potensi kakao daerah yang mencapai 13.640 hektare dengan produksi sekitar 8.672 ton dan menjadi sumber penghidupan 17.634 kepala keluarga.

BACA JUGA :  Niat Tangkap Pelaku Pengeroyokan, Polisi di Tanggamus Malah 'Panen Bonus' Sabu dan Ekstasi

Menurutnya, sudah saatnya Tanggamus berhenti hanya menjadi pemasok bahan mentah.

“Kita berharap seluruh hasil pertanian yang ada di Tanggamus hilirisasinya ada di sini. Kalau nanti ada pabrik di sini, pemerintah mendapatkan pajak, masyarakat memperoleh manfaat CSR, harga lebih terjamin, dan lapangan kerja terbuka,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kopi robusta Tanggamus yang selama ini dikirim keluar daerah untuk diolah sehingga nilai tambah justru dinikmati daerah lain.

Pemerintah bahkan menargetkan pengembangan industri kakao hingga tingkat rumah tangga melalui kelompok PKK, sekaligus membuka peluang investasi, termasuk dengan investor dari Korea Selatan. Namun, gagasan besar tersebut memunculkan harapan sekaligus keraguan.

BACA JUGA :  Pelaku Penganiayaan di Pekon Sidoharjo Ditangkap, Satu Lagi DPO

Selama bertahun-tahun petani kakao dan kopi di Tanggamus masih bergulat dengan persoalan klasik, mulai dari harga yang fluktuatif, produktivitas kebun yang menurun, keterbatasan akses permodalan, hingga minimnya industri pengolahan di daerah. Akibatnya, komoditas unggulan tetap dijual sebagai bahan mentah dengan nilai ekonomi yang jauh lebih rendah.

Artinya, hilirisasi bukan sekadar membangun pabrik atau menarik investor. Yang lebih mendesak adalah memastikan petani memperoleh kepastian harga, akses teknologi, pendampingan berkelanjutan, hingga pasar yang benar-benar menyerap hasil produksi mereka.

Direktur Program Kakao Asia Tenggara Rikolto, Nuzul Qodri, mengatakan sejak 2023 Program Climate Change Adaptation Modality (CCAM) telah mendampingi 950 petani di Kecamatan Semaka, Wonosobo, dan Pematang Sawa melalui pelatihan budidaya kakao, agribisnis, serta distribusi ribuan bibit tanaman pendukung.

BACA JUGA :  Kolam Renang Kok Happy Family di Banyu Urip Diduga Buang Limbah Sembarangan, Warga Tuntut Penutupan Total

Sementara itu, Preferred by Nature mengingatkan bahwa perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi masa depan kakao apabila sistem agroforestri tidak diterapkan secara luas.

Peringatan World Chocolate Day tahun ini pun menjadi lebih dari sekadar seremoni. Penanaman pohon, kunjungan demplot agroforestri, pameran usaha petani, hingga business matching digelar sebagai upaya memperkuat rantai pasok kakao berkelanjutan.

Meski demikian, publik tentu akan menunggu langkah nyata setelah panggung acara usai.

Sebab bagi ribuan petani di Tanggamus, ukuran keberhasilan bukanlah banyaknya pidato atau penandatanganan kerja sama, melainkan apakah harga hasil panen meningkat, pabrik benar-benar berdiri, lapangan kerja tercipta, dan nilai tambah akhirnya dinikmati masyarakat sendiri, bukan lagi mengalir ke daerah lain. ***