Scroll untuk baca artikel
TANGGAMUS

Rapat Inflasi Tanggamus Klaim Harga Stabil, Tapi Warga Masih Mengeluh Harga Kebutuhan Pokok Mahal

×

Rapat Inflasi Tanggamus Klaim Harga Stabil, Tapi Warga Masih Mengeluh Harga Kebutuhan Pokok Mahal

Sebarkan artikel ini
Foto: Pemerintah Kabupaten Tanggamus kembali menggelar rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Senin (27/7/2026), yang dipimpin Wakil Bupati Agus Suranto

TANGGAMUS – Pemerintah Kabupaten Tanggamus kembali menggelar rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Senin (27/7/2026), yang dipimpin Wakil Bupati Agus Suranto. Dalam rapat itu, pemerintah menyampaikan sederet data optimistis, mulai dari inflasi yang terkendali, stok pangan melimpah, hingga harga kebutuhan pokok yang disebut relatif stabil.

Namun di tengah paparan tersebut, muncul pertanyaan yang layak dijawab: jika stok pangan berlimpah dan harga disebut stabil, mengapa masyarakat masih mengeluhkan mahalnya kebutuhan pokok dan lemahnya daya beli?

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Laporan TPID menyebut sebagian besar komoditas strategis berada dalam kondisi surplus. Bahkan, ketersediaan beras diklaim mencapai lebih dari 106 ribu ton, jauh melampaui kebutuhan sekitar 5.297 ton. Kondisi serupa juga disebut terjadi pada jagung, kedelai, cabai, gula, minyak goreng, daging hingga telur.

Ironisnya, surplus di atas kertas belum tentu mencerminkan kondisi yang dirasakan masyarakat. Di sejumlah pasar tradisional, harga beberapa komoditas masih berfluktuasi dan daya beli warga belum sepenuhnya pulih.

BACA JUGA :  Bendera Robek Berkibar di Puskesmas Sumanda Tanggamus, Simbol Nasionalisme yang ‘Dirawat’ dengan Lalai

Wakil Bupati Agus Suranto meminta seluruh organisasi perangkat daerah terus memperkuat koordinasi agar inflasi tetap terkendali dan pasokan pangan terjaga. Pemerintah juga mengklaim telah menjalankan berbagai program seperti pasar murah, gerakan pangan murah, operasi pasar LPG subsidi, hingga monitoring distribusi BBM.

Meski demikian, publik tentu berharap rapat rutin TPID tidak berhenti menjadi forum penyampaian angka dan laporan administratif semata. Yang lebih penting adalah dampak nyata di lapangan: apakah harga benar-benar terjangkau, distribusi berjalan lancar, dan masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari berbagai program pengendalian inflasi tersebut.

BACA JUGA :  Niat Melamar Janda! Malah Dijemput Polisi, Kisah Cinta DPO di Tanggamus Berakhir di Balik Jeruji

Ke depan, transparansi data, evaluasi efektivitas program, serta pengawasan distribusi pangan menjadi pekerjaan rumah yang tidak kalah penting. Sebab keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup diukur dari angka statistik, tetapi dari kemampuan masyarakat membeli kebutuhan pokok tanpa harus terbebani lonjakan harga. ***