JAKARTA – Pemerintah akhirnya kembali membuka “rahasia lama” yang selama ini jarang disadari publik, harga asli atau harga keekonomian LPG subsidi tabung 3 kilogram (kg) ternyata jauh lebih mahal dari yang dibayar masyarakat sehari-hari.
Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkap fakta mencengangkan. Harga keekonomian LPG 3 kg mencapai Rp 42.750 per tabung. Sementara itu, harga yang ditebus masyarakat melalui jalur resmi hanya sekitar Rp 12.750 di tingkat pangkalan.
Artinya? Negara menanggung selisih sekitar Rp 30.000 per tabung.
“Selama ini pemerintah menanggung selisih harga keekonomian dan harga yang dibayarkan masyarakat melalui subsidi energi,” ujar Purbaya baru baru ini.
Meski sudah disubsidi besar-besaran, harga LPG 3 kg di tingkat konsumen tetap melambung. Di wilayah Tangerang Selatan, misalnya, harga eceran tertinggi (HET) ditetapkan Rp 19.000 per tabung.
Namun praktiknya, harga di pengecer bisa tembus Rp 22.000 per tabung—dengan alasan ongkos antar dan distribusi.
Dengan kata lain, ada jarak panjang antara harga subsidi pemerintah dan harga yang benar-benar dibayar masyarakat.
Fenomena ini kembali memunculkan pertanyaan klasik: apakah subsidi LPG 3 kg benar-benar tepat sasaran?
Selisih harga yang sangat besar membuka peluang kebocoran, mulai dari distribusi tidak merata hingga penggunaan oleh kalangan yang sebenarnya tidak berhak. LPG 3 kg yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, kerap ditemukan digunakan oleh usaha menengah bahkan restoran.
Di sisi lain, harga LPG non-subsidi justru mengalami kenaikan. Berikut gambaran harga terbaru di tingkat agen resmi:
Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara:
- LPG 5,5 kg: Rp 107.000 (naik Rp 17.000)
- LPG 12 kg: Rp 228.000 (naik Rp 36.000)
Sumatera dan Sulawesi:
- LPG 5,5 kg: Rp 111.000
- LPG 12 kg: Rp 230.000
Kalimantan dan sebagian Indonesia Timur:
- LPG 5,5 kg: Rp 114.000
- LPG 12 kg: Rp 238.000
Wilayah terpencil seperti Papua dan Maluku:
- LPG 5,5 kg: Rp 134.000
- LPG 12 kg: Rp 285.000
Kenaikan ini membuat LPG non-subsidi semakin “tidak ramah” bagi sebagian masyarakat, sehingga ketergantungan terhadap LPG 3 kg justru makin tinggi.***
