LAMSEL- Ratusan anggota Forum Komunikasi badan permusyawaratan desa (FK-BPD) se-Lampung Selatan, menggelar aksi damai di depan kantor bupati menuntut kesetaraan kenaikan insentif, kamis (13/8/2030).
Mereka menuntut kenaikan tunjangan kesejahteraan yang dinilai tidak imbang dengan tugas dan tanggungjawab yang diemban. Selanjut, menuntut penambahan biaya operasional kegiatan BPD.
Aksi tersebut tidak berlangsung lama, sepuluh orang perwakilan BPD langsung diterima oleh Bupati Lamsel Nanang Ermanto, untuk bermediasi. Setelah mendengar aspirasi perwakilan BPD tersebut Nanang langsung menjanjikan untuk menaikan kesejahteraan BPD.
Selain berorasi didepan kantor bupati, FK-BPD juga menyuarakan tuntutannya didepan gedung dewan dengan harapan, DPRD Lamsel bisa mengesahkan apa yang telah menjadi harapan para BPD tersebut.
Sebelum usulan para BPD se-Lamsel direalisasikan, para BPD akan mengawal terus prosesnya bahkan akan mengadakan aksi yang lebih besar lagi jika tuntutan mereka tidak kunjung terealisasi.
Mewakili ketua FKBPD lampung Selatan, Yuce Hengki Sadok mengatakan bupati lampung selatan telah memasukan usulan BPD pada ajuan anggaran perubahan tahun 2020.
“Tadi kami telah bermediasi dengan pak Nanang. Beliau berjanji akan merealisasikan tuntutan kami dengan memasukan usulan kami di anggaran perubahan tahun ini, “ucapnya.
FK BPD saat menggelar aksi di kantor DPRD Lamsel, langsung diterima oleh Ketua Komisi 1 Bambang Irawan, untuk berdialog dengan perwakilan Forum BPD tersebut. Bambang berjanji akan mengawal tuntutan BPD tersebut.
“Kami akan koordinasikan serta diskusikan ditingkat pimpinan DPRD baik itu pimpinan maupun tingkat banggar” Ucap bambang
Komisi 1 tegasnya akan mengawal usulan pihak forum BPD di pembahasan anggaran perubahan 2020. Namun demikian lanjutnya tentunya melalui mekanisme.
“Tentu melihat kemampuan keuangan daerah kabupaten Lampung Selatan.” Ungkap Bambang Irawan, ketua Komisi l DPRD Lamsel kepada Wawai News
Sebagai informasi, Sebelumnya para BPD Lamsel menerima insentif untuk Ketua BPD sebesar 300 ribu perbulan, wakil ketua 200 ribu perbulan, sekretaris 150 ribu perbulan dan untuk anggota bpd sebesar 100 ribu perbulan.(En)
