BEKASI – Pasca kejadian nahas, rombongan peserta didik dari SMK Lingga Buana, Kota Depok di Ciater, Pemdaprov Jabar serta merta langsung membuat edaran terkait pembatasan Study Tour dengan beragam pertimbangan.
Surat edaran Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin terkait pengetatan kegiatan siswa untuk study tour itu belakangan menuai pro kontra terutama dari pelaku usaha pariwisata.
Ketua Dewan Pendidikan (DP) Kota Bekasi Ali Fauzi, mengibaratkan surat edaran Pj Gubernur Jabar yang diikuti kebijakan di daerah Kota Bekasi terkait pengetatan aturan study Tour itu seperti pemadam kebakaran alias Damkar.
“Pengambil kebijakan seperti pemerintah daerah jangan seperti Pemadam kebakaran dalam mengamil keputusan. Begitu ada peristiwa langsung aksi, eksekusi serta merta mengeluarkan larangan Study Tour, tidak begitu caranya, “tegas mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi ini kepada Wawai News, Sabtu 18 Mei 2024.
Pasalnya lanjut Ali Fauzi, selama ini terkait study tour yang dilaksanakan pihak sekolah tentunya tidak serta merta. Melainkan sudah melalui proses panjang dalam perencanaan dengan melibatkan warga sekolah seperti Komite.
Menurut Ali Fauzi, rencana kegiatan Study Tour itu biasanya oleh sekolah bukan setahun perencanaannya. Bisa memakan waktu tiga tahun melakukan kegiatan proses perencanaan itu.
“Dari awal mereka (pihak sekolah) harus musyawarah dengan pihak komite, orang tua siswa lalu kepada peserta didik. Jadi prosesnya panjang, kemudian tiba-tiba muncul kebijakan seperti sekarang, inikan ibarat seperti kerja Pemadam Kebakaran,”tegas Ali Fauzi.
Padahal persoalannya ada dalam pelaksanaan yang tidak bagus seperti kejadian di Ciater. Ini tentunya diberi sanksi kepada mereka. Misalkan sekarang terkait kendaraan tak layak, diberi sanksi perusahaannya. Begitu pun hal lain seperti travel becus menjalankan manajemen diberi sanksi.
Tidak seperti sekarang berimbas hingga menggagalkan perencanaan pihak sekolah yang sudah bertahun-tahun lamanya direncanakan.
“Kebijakan pemerintah daerah karena kejadian di Ciater, berimbas ke semua. Ini ga bijak namanya, proses study tour juga sesuatu yang baik. Proses pengalaman kepada anak didik. Saya selaku Ketua DP sangat prihatin ketika ada peristiwa itu sudah seperti Pemadam kebakaran. Ga bisa begitu harusnya, tapi siapkan dulu SOP nya,”paparnya.
“Kalo dilarang maka harus ada kebijakan lain, tak bisa ujug ujug begini. Ini seperti kereta langsung di rem ya berantakan semua,”tambah tokoh Betawi Bekasi ini menyebut kebijakan jangan seperti Pemadam Kebakaran langsung semprot sana sini.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi Drajat Kardono, dikonfirmasi terpisah terkait masih maraknya kegiatan study tour meski daerah resmi telah mengeluarkan pembatasan mengatakan harus jadi perhatian institusi pendidikan.
“Kejadian nahas SMK di Depok itu harus jadi bahan evaluasi oleh seluruh institusi pendidikan ketika berencana giat bersama seperti study tour,”ungkap Kardono.
Politisi PKS ini mengapresiasi kebijakan Pemprov Jabar yang tanggap langsung melakukan pembatasan terkait study tour. Ini adalah sebuah respon yang bagus supaya pihak pemerintah punya perhatian.
“Harus jadi renungan bersama terkait kegiatan manfaat dari kegiatan study tour, apa betul ada manfaatnya bagi peserta atau tidak,”ucap anggota dewan beberapa periode ini.
Ia pun menyarankan bagi pihak sekolah yang sudah terlanjur merencanakan kegiatan study tour tak dapat dibatalkan harus ada persiapan yang baik . Karena kejadian sekolah di Depok, setelah diperiksa mengungkap banyak hal.***
