JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini digadang-gadang sebagai salah satu program unggulan pemerintah tampaknya akan memasuki babak baru. Setelah setahun lebih berjalan dengan prinsip “semua dapat”, kini pemerintah mulai menghitung ulang siapa yang benar-benar layak menerima bantuan makan gratis dari negara.
Sinyalnya jelas yakni anak-anak dari sekolah elite atau yang dianggap berasal dari keluarga mampu berpotensi kehilangan jatah makan gratis.
Alasannya sederhana sekaligus menggelitik.
Kalau uang saku harian sudah setara biaya makan satu keluarga, masih perlukah negara membiayai makan siangnya?
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, mengungkapkan pemerintah sedang melakukan evaluasi besar terhadap penerima manfaat MBG agar program tersebut lebih tepat sasaran.
Salah satu kelompok yang masuk dalam simulasi evaluasi adalah siswa SMA, khususnya dari sekolah-sekolah yang dikategorikan “high class”.
“Misalnya siswa SMA mungkin tidak perlu lagi menerima MBG. Apalagi SMA-SMA yang high class, yang uang sakunya sudah Rp100 ribu sampai Rp200 ribu per hari,” kata Agustina dalam rapat di DPR RI, Senin (15/6).
Selama ini MBG dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia. Namun dalam praktiknya, muncul pertanyaan yang semakin sering terdengar:
Apakah anak dari keluarga mapan dan siswa sekolah elite harus mendapat perlakuan yang sama dengan anak-anak dari keluarga rentan yang bahkan masih kesulitan memenuhi kebutuhan makan harian?
Pertanyaan itulah yang kini sedang dihitung pemerintah.
Dalam simulasi awal yang dilakukan BGN, pengurangan kelompok penerima tertentu berpotensi memangkas sekitar 8 juta penerima manfaat.
Angka yang tidak kecil.
Bila terealisasi, program yang semula menargetkan sekitar 81,5 juta penerima manfaat akan mengalami penyesuaian signifikan.
Namun pemerintah menegaskan langkah ini bukan untuk menghapus program, melainkan mengembalikan ruh awal bantuan sosial: membantu yang membutuhkan.
Refocusing menjadi kata kunci yang kini terus digaungkan pemerintah.
Istilah birokratis tersebut secara sederhana dapat diterjemahkan menjadi: “negara mulai lebih selektif membagikan anggaran.”
BGN saat ini tengah melakukan pembahasan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas guna menentukan skema baru penerima manfaat.
Menurut Agustina, tujuan utama tetap sama, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Hanya saja penerima bantuan akan disaring lebih ketat agar anggaran negara digunakan secara lebih efektif.
“Intervensi gizi tetap dilakukan, tetapi penerima manfaatnya lebih fokus,” ujarnya.
Evaluasi penerima manfaat otomatis berdampak pada kebutuhan anggaran.
Sebelumnya, pagu indikatif BGN untuk tahun 2027 mencapai sekitar Rp270,2 triliun dengan target pelayanan kepada 81,5 juta penerima.
Angka tersebut menjadikan MBG sebagai salah satu program sosial dengan kebutuhan dana terbesar dalam sejarah Indonesia modern.
Karena itu, setiap pengurangan jutaan penerima akan berpengaruh langsung terhadap kebutuhan anggaran negara.
Pemerintah kini tengah menghitung berapa besar efisiensi yang bisa diperoleh tanpa mengurangi target perbaikan gizi nasional.
Di tengah pembahasan tersebut, muncul istilah yang ramai diperbincangkan publik: “anak sultan”.
Istilah ini merujuk pada siswa dari keluarga berada yang dinilai tidak lagi membutuhkan subsidi makan dari negara.
Di media sosial, perdebatan pun mulai bermunculan.
Sebagian mendukung langkah pemerintah dengan alasan bantuan sosial memang seharusnya diberikan kepada kelompok yang membutuhkan.
Namun sebagian lain mengingatkan bahwa menentukan siapa yang tergolong mampu dan siapa yang layak menerima bantuan bukan perkara sederhana.
Apakah sekolah elite otomatis berarti seluruh siswanya kaya?
Apakah uang saku besar selalu mencerminkan kondisi ekonomi keluarga?
Pertanyaan-pertanyaan itu masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah sebelum kebijakan final diputuskan.
Yang pasti, arah kebijakan mulai terlihat.
Setelah sebelumnya fokus memperluas cakupan penerima, pemerintah kini bergerak ke tahap berikutnya: memastikan bantuan tidak salah alamat.
Jika simulasi ini benar-benar diterapkan, maka jutaan siswa berpotensi keluar dari daftar penerima MBG.
Dengan kata lain, era “semua kebagian” mungkin segera berakhir.
Negara mulai menghitung bukan hanya berapa banyak yang diberi makan, tetapi juga siapa yang sebenarnya masih perlu disuapi.
Dan bagi sebagian siswa SMA elite dengan uang saku ratusan ribu rupiah per hari, pertanyaan itu mungkin terdengar cukup menohok:
Masih perlukah makan gratis dari negara?.***
