KOTA BEKASI – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Bekasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (15/6/2026). Dengan membawa berbagai spanduk dan tuntutan, mereka menyuarakan sederet persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian serius, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa tidak datang hanya membawa satu atau dua isu. Mereka membawa 13 tuntutan sekaligus, mulai dari persoalan dwi fungsi TNI-Polri, kenaikan harga BBM, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengangguran, kemiskinan, persoalan TPST Bantar Gebang, perlindungan perempuan dan anak, hingga isu ketenagakerjaan.
Bagi mahasiswa, daftar tuntutan yang panjang itu mencerminkan satu kesimpulan besar: Kota Bekasi dinilai sedang menghadapi berbagai persoalan yang tidak bisa dianggap sepele.
Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Kota Bekasi, Ahmad Dani, menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang dinilai belum mendapatkan solusi optimal.
“Sebetulnya karena tuntutan kita hari ini ada 13 poin. Yang jelas Kota Bekasi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kota Bekasi sedang mengalami krisis. Jika persoalan-persoalan ini tidak ditangani satu per satu, maka dampaknya akan semakin besar bagi masyarakat,” ujar Ahmad.
Mahasiswa menyoroti sejumlah kebijakan nasional yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, termasuk isu kenaikan harga BBM, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), hingga kekhawatiran terhadap potensi kembalinya dwi fungsi militer dalam ruang sipil.
Menurut Ahmad, berbagai kebijakan tersebut perlu dikaji secara kritis karena menyangkut kepentingan publik yang luas.
Soroti Dugaan Monopoli Program MBG
Salah satu isu lokal yang menjadi perhatian mahasiswa adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kota Bekasi.
Mereka menyoroti keberadaan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut berlokasi berdekatan satu sama lain dan diduga berkaitan dengan pihak tertentu.
Menurut mahasiswa, kondisi tersebut berpotensi membuat distribusi sasaran program menjadi kurang efektif.
“SPPG yang berdekatan mengakibatkan penyerapan siswa tidak maksimal. Seharusnya bisa menjangkau sekitar 3.000 siswa, tetapi yang terserap diperkirakan hanya sekitar 1.000 hingga 1.500 siswa,” ungkap Ahmad.
Mahasiswa meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh agar program yang menggunakan anggaran negara tersebut benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Sebab dalam logika pelayanan publik, program bergizi semestinya bukan hanya soal membagikan makanan, tetapi juga memastikan manfaatnya tersebar merata dan tepat sasaran.
Di tengah aksi yang berlangsung, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, memilih turun langsung menemui para mahasiswa.
Didampingi sejumlah anggota dewan dari berbagai komisi, Sardi berdialog secara terbuka dengan massa aksi di halaman Gedung DPRD Kota Bekasi.
Langkah tersebut mendapat apresiasi dari mahasiswa karena menunjukkan ruang komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat masih terbuka.
Dalam dialog tersebut, mahasiswa menyampaikan langsung seluruh tuntutan yang mereka bawa.
Mulai dari persoalan demokrasi, pengangguran, kemiskinan, pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang, perlindungan kelompok rentan, hingga isu ketenagakerjaan.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan, Sardi Efendi menegaskan DPRD Kota Bekasi menghormati sikap kritis mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi.
Menurutnya, berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan perhatian DPRD.
“Pada prinsipnya kami sepakat dengan semangat yang dibawa kawan-kawan mahasiswa. Aspirasi yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap Kota Bekasi dan harus menjadi perhatian bersama,” ujar Sardi.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tidak semua persoalan yang disampaikan mahasiswa berada dalam kewenangan Pemerintah Kota Bekasi maupun DPRD Kota Bekasi.
Beberapa isu seperti kebijakan energi nasional, regulasi TNI-Polri maupun program-program yang menjadi kewenangan pemerintah pusat tidak dapat diputuskan oleh DPRD daerah.
“Untuk persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat tentu kami tidak memiliki ruang pengawasan maupun kewenangan mengambil keputusan. Tetapi untuk persoalan daerah, kami akan mengawal dan menindaklanjutinya sesuai fungsi DPRD,” tegasnya.
Dari berbagai isu yang mencuat, persoalan pengangguran menjadi salah satu perhatian utama DPRD Kota Bekasi.
Menurut Sardi, meningkatnya jumlah angkatan kerja harus diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Pengangguran merupakan persoalan yang harus menjadi perhatian bersama. DPRD akan terus mendorong agar program pelatihan kerja, peningkatan kompetensi dan perluasan kesempatan kerja benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa berbagai program pelatihan dan pemagangan yang dijalankan melalui Dinas Tenaga Kerja perlu terus diperkuat agar manfaatnya lebih terasa.
Karena pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan data penurunan pengangguran di atas kertas, tetapi juga pekerjaan nyata yang bisa membawa pulang penghasilan setiap akhir bulan.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kota Bekasi membuka ruang pembahasan lanjutan dengan mahasiswa melalui komisi-komisi sesuai bidang masing-masing.
Persoalan pemerintahan akan dibahas bersama Komisi I, pembangunan dengan Komisi II, ekonomi dan pendapatan daerah melalui Komisi III, serta pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan bersama Komisi IV.
Sementara itu, Ahmad Dani menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal setiap komitmen yang telah disampaikan DPRD.
“Mereka menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi yang kami sampaikan. Kami tentu akan terus mengawal prosesnya agar ada langkah nyata yang benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Aksi yang berlangsung tertib tersebut akhirnya ditutup dengan kesepahaman untuk memperkuat komunikasi antara mahasiswa dan DPRD Kota Bekasi.***
