TANGGAMUS – Pemkab Tanggamus plin-plan terkait kerja sama dengan media dan hanya membuat gaduh pemerintah baru di bawah kepemimpinan Bupati Mohamad Saleh Asnawi dengan aksi ratusan awak media di wilayah setempat.
Setelah digeruduk ratusan wartawan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus, akhirnya resmi menunda proses verifikasi media hingga April 2025. Padahal telah dimulai hari ini 12 Maret dan telah ada beberapa yang mengisi formulir online.
Pendaftaran verifikasi media massa akan kembali digelar pada 1 April 2025. Penundaan itu setelah mendapat desakan dari ratusan wartawan yang mendatangi kantor bupati pada Rabu, 12 Maret 2025.
Aksi tersebut dipicu oleh kebijakan verifikasi media yang dinilai memberatkan serta keterlambatan pencairan anggaran advertorial (ADV).
Setelah diskusi lebih dari satu jam di ruangan bupati, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Tanggamus, Suhartono, memastikan bahwa tuntutan wartawan dikabulkan.
“Alhamdulillah, setelah hampir satu jam diskusi, Bupati merestui penundaan verifikasi media hingga 1 April 2025. Selain itu, pencairan dana ADV tetap dilakukan sebelum Lebaran,” ujar Suhartono di kantornya usai diskusi dengan bupati, Rabu sore 12 Maret 2025.
Keputusan ini disambut baik oleh para wartawan yang hadir, mengingat banyak dari mereka mengandalkan pendapatan dari ADV untuk kebutuhan sehari-hari, terutama menjelang perayaan Idulfitri.
Namun, lanjut Suhartono, ia juga mengingatkan bahwa kebijakan ini tetap mempertimbangkan keterbatasan anggaran daerah.
“Yang penting, beliau (Bupati) berharap teman-teman wartawan bisa berlebaran dengan tenang, dan ikut merayakan Idulfitri” tandasnya.
Sebelumnya, ratusan awak media di Kabupaten Tanggamus menggeruduk kantor bupati pasca dibukanya pendaftaran kerja sama dan verifikasi media massa tahun 2025.
Mereka menolak penerapan aturan baru kerja sama oleh Diskominfo setempat, Rabu 12 Maret 2025. Ratusan wartawan di Tanggamus meminta transparansi dan keadilan dalam kerja sama media.
Mereka juga menyoal kebijakan verifikasi yang tiba-tiba diberlakukan oleh Dinas Kominfo karena dianggap merugikan insan pers. ***
