BANGKOK — Thailand kembali diguncang banjir dan longsor di wilayah selatan, namun di tengah kekacauan itu, pemerintah memutuskan melompat cepat, kompensasi 2 juta Baht (sekitar Rp1 miliar) diberikan untuk setiap korban tewas, tanpa perlu satu lembar dokumen pun.
Langkah ini diumumkan Pusat Operasi Krisis Banjir Darurat (EFCOC) setelah rapat di Gedung Pemerintah Thailand, Senin (1/12).
Keputusan ini sekaligus menandai momen langka dalam sejarah birokrasi, sebuah bantuan bencana yang tidak dipersulit oleh formulir, fotokopi KTP, atau stempel basah.
EFCOC menyetujui angka 2 juta Baht khusus untuk korban tewas di Provinsi Songkhla, yang menjadi pusat kerusakan dan telah berada dalam status darurat.
Bagi provinsi lainnya? Maaf, kembali ke “aturan normal” DDPM alias prosedur panjang yang biasanya lebih lama dari surutnya air banjir.
Juru bicara pemerintah, Siripong Angkasakulkiat, menjelaskan bahwa langkah tanpa dokumen ini dilakukan demi mempercepat distribusi bantuan.
Karena, dalam situasi genting, meminta korban membawa berkas lengkap rasanya seperti meminta mereka membawa payung anti-banjir: tidak ada.
Perdana Menteri Anutin Charnvirakul beberapa kali mengunjungi lokasi banjir di Hat Yai. Setelah mendengar langsung keluhan warga tentang birokrasi yang lambat, ia memerintahkan tindakan cepat:
- Tidak perlu dokumen fisik
- Gunakan peta banjir digital
- Gunakan registrasi rumah tangga online
- Jangan menyuruh korban mencari-cari KTP yang mungkin ikut hanyut
Pemerintah daerah sempat kebingungan pada dua hari pertama setelah banjir surut. Tanpa instruksi terbaru, sebagian kantor masih meminta kartu identitas dan dokumen keluarga, seolah olah warga menyimpannya dalam waterproof folder yang selalu siap dibawa saat bencana.
Siripong menambahkan bahwa pemerintah juga mempertimbangkan kematian tidak langsung akibat banjir seperti komplikasi kesehatan. Dokter-dokter pemerintah akan menilai apakah kategori ini masuk skema kompensasi khusus.
Keputusan ini memperlihatkan pemahaman bahwa dampak banjir tidak selalu datang dalam bentuk dramatis, tapi terkadang muncul diam-diam, setelah air surut dan perhatian publik pindah ke topik lain.
Kementerian Kesehatan Thailand melaporkan sedikitnya 170 korban tewas akibat banjir. Yang mencengangkan, 131 korban berasal dari Songkhla saja. Tidak heran daerah tersebut menjadi prioritas bantuan maksimal.
Sementara itu, DDPM mencatat lebih dari:
- 1,4 juta rumah tangga terdampak, dan
- 3,8 juta warga terdampak di 12 provinsi.
Angka yang membuat banjir ini bukan hanya peristiwa musiman, tapi tragedi skala nasional.
Kebijakan kompensasi Rp1 miliar per korban tewas mungkin terdengar dramatis, bahkan prestisius. Namun nilai uang tidak pernah benar-benar bisa menandingi kehilangan yang dialami keluarga.
Yang jelas, keputusan memotong birokrasi ini menunjukkan bahwa pemerintah Thailand paham satu hal penting di tengah bencana, kecepatan adalah nyawa.
Dan kalau birokrasi itu masih perlahan, cepat atau lambat publik akan bertanya:
Ban yang rusak sudah diganti, peta banjir sudah digital, tapi kenapa cara berpikir pemerintah masih analog?
Untuk saat ini, Thailand memilih lebih gesit. Semoga langkah cepat ini tidak hanya muncul saat darurat, tapi menjadi standar baru di masa depan.***
