JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) mulai mendorong skema baru distribusi pangan lewat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini digadang-gadang menjadi jurus besar untuk memangkas dominasi tengkulak, memotong rantai distribusi yang berbelit, sekaligus mengalihkan keuntungan jumbo langsung ke petani dan masyarakat desa.
Kalau selama ini hasil panen petani sering melewati banyak tangan sebelum sampai ke konsumen, kini pemerintah ingin jalurnya dipersingkat: dari sawah ke koperasi desa, lalu ke meja makan rakyat.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai sistem distribusi pangan nasional selama ini terlalu panjang dan tidak efisien. Banyaknya jalur distribusi membuat keuntungan justru menumpuk di para perantara atau middleman, sementara petani yang capek di sawah kebagian tipis-tipis.
Menurut hitungan Kementan, margin yang dinikmati perantara berkisar 10 hingga 30 persen. Jika diakumulasi secara nasional, nilainya mencapai sekitar Rp313,08 triliun.
Angka itu disebut sebagai kebocoran besar dalam sistem pangan nasional.
“Inilah dibangun Koperasi Merah Putih. Dari petani, koperasi langsung di desa, ke konsumen,” ujar Amran saat meninjau Gudang JDP Karawang 1 Logistic Park di Karawang, Kamis (23/4/2026).
Lewat skema baru ini, alur distribusi dipangkas drastis. Pemerintah memperkirakan margin distribusi nantinya bisa turun menjadi sekitar Rp50 triliun saja.
Artinya, ada potensi sekitar Rp263 triliun yang bisa dikembalikan ke petani dan ekonomi desa.
Bayangkan, uang yang selama ini muter-muter di jalan bisa langsung parkir di kantong petani.
“Kalau ini untung koperasi Rp50 triliun, ini Rp263 triliun dibagi ke petani pendapatan, menjadi daya beli. NTP naik, daya beli naik,” kata Amran.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2026 berada di level 125,35, turun tipis 0,08 persen dibanding Februari.
Penurunan kecil memang, tapi bagi petani, angka sekecil itu bisa terasa besar saat pupuk naik, ongkos naik, tapi harga jual panen jalan di tempat.
Karena itu, pemerintah berharap model koperasi ini bisa membalik tren dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Selain soal rantai pasok, Amran juga menyinggung praktik curang di lapangan, termasuk dugaan manipulasi kualitas beras yang dijual dengan harga tak sesuai mutu.
Akibatnya, konsumen membeli mahal, petani tetap murah, yang tersenyum justru pihak tengah.
“Middleman, nanti solusi tercepatnya adalah memang koperasi,” tegas Amran.
Koperasi Merah Putih juga diproyeksikan menjadi penyerap utama hasil pertanian dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dengan adanya pembeli tetap atau offtaker, hasil panen petani diharapkan tidak lagi terbuang karena kelebihan pasokan.
“MBG itu offtaker petani. Jadi dia membeli. Tidak lagi kita dengar tomat dibuang,” jelasnya.
Kalimat sederhananya: petani tanam, koperasi beli, anak sekolah makan, ekonomi desa berputar.
Pemerintah juga melihat koperasi desa sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi pedesaan. Jika uang berputar di desa, maka dampaknya bisa sangat besar.
Mulai dari:
- Pendapatan petani meningkat
- UMKM desa tumbuh
- Lapangan kerja terbuka
- Urbanisasi berkurang
- Ketimpangan kota-desa menyempit
Selama ini desa sering jadi tempat produksi, tapi uangnya lari ke kota. Kini pemerintah ingin uang ikut tinggal di kampung.
Jika skema ini berjalan efektif, maka posisi tengkulak yang selama ini kuat bisa mulai tergeser. Tentu bukan berarti semua perantara salah, tetapi sistem yang terlalu panjang memang membuat harga membengkak dan petani tertekan.
Kini pertanyaannya tinggal satu: apakah koperasi benar-benar bisa profesional dan kuat, atau nanti malah jadi rapat bulanan plus stempel doang?
Karena ide bagus tanpa eksekusi yang serius, nasibnya sering berakhir di spanduk peresmian.***
