LAMPUNG TIMUR — Koperasi sering dipuji sebagai “soko guru ekonomi”, tapi di lapangan tak jarang masih berjalan seperti arisan yang kebetulan punya papan nama. Pemerintah pusat tampaknya mulai kehabisan kesabaran dan kali ini datang bukan cuma bawa pidato, tapi juga “amunisi”.
Wakil Menteri Koperasi RI, Farida Farichah, turun langsung ke Koperasi Agro Mulyo di Desa Giri Mulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Senin (4/5/2026). Pesannya jelas, koperasi harus naik kelas dari sekadar kumpulan simpan-pinjam menjadi pemain serius di sektor produksi, distribusi, bahkan industri.
“Ini bukan kunjungan formal. Kami ingin koperasi benar-benar tumbuh dan mandiri,” tegas Farida. Nada bicaranya halus, tapi pesannya keras, koperasi tidak boleh lagi nyaman di zona “cukup jalan”.
Masalah klasik koperasi modal, pasar, dan SDM lagi-lagi jadi sorotan. Bedanya, kali ini pemerintah datang dengan solusi konkret. Melalui LPDB, koperasi bisa mengakses pembiayaan dengan bunga hanya 3 persen.
Murah? Jelas. Tapi Farida memberi peringatan halus: dana murah bukan untuk dikelola secara “ala kadarnya”.
“LPDB ini bank-nya koperasi. Tapi kepercayaan pasar itu mahal. Kalau manajemennya masih berantakan, jangan kaget kalau sulit berkembang,” sindirnya.
Lampung Timur bukan daerah miskin potensi. Kakao, alpukat, hingga nanas tumbuh subur. Sayangnya, selama ini banyak komoditas berhenti di level bahan mentah nilai tambahnya dinikmati pihak lain.
Di sinilah koperasi diharapkan masuk: bukan hanya jadi penampung, tapi pengolah dan pemasar.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan kesiapan daerah untuk “turun tangan”, bukan sekadar tepuk tangan.
“Kami siap buka akses, dari pembiayaan sampai ekspor. Bahkan kolaborasi dengan Bea Cukai dan kampus juga kami dorong,” ujarnya.
Bahasa sederhananya, pintu sudah dibuka, tinggal siapa yang berani masuk.
Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menyambut kunjungan ini sebagai “angin segar”. Tapi publik tentu berharap ini bukan sekadar angin yang terasa sejuk sebentar lalu hilang.
“Kami siap kawal agar program ini benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Ela.
Pernyataan ini penting, karena sejarah menunjukkan, banyak program bagus berhenti di spanduk dan seremoni.
Pemerintah juga mendorong program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebuah upaya membangun ekosistem koperasi berbasis digital dan potensi lokal. Ambisinya besar, koperasi yang terhubung, efisien, dan mampu bersaing di pasar luas.
Namun tantangannya sederhana tapi krusial: apakah koperasi siap berubah?
Jika masih dikelola dengan pola lama administrasi manual, transparansi minim, dan inovasi nol maka dana murah dan program canggih hanya akan jadi “hiasan laporan”.
Kunjungan ini bisa jadi titik balik. Atau justru hanya menambah daftar panjang kunjungan pejabat yang berakhir tanpa dampak signifikan.
Realitanya sederhana, modal sudah dipermudah, dukungan pemerintah sudah terbuka, potensi daerah sudah jelas. Yang tersisa hanya satu, keseriusan pengelolaan koperasi itu sendiri.
Kalau masih jalan di tempat, mungkin masalahnya bukan lagi di sistem tapi di cara berpikir.
Dan kalau koperasi tetap gagal naik kelas di tengah semua “karpet merah” ini, jangan salahkan pasar kalau akhirnya memilih jalan lain. ***
