BANDUNG — Kerusakan lingkungan di Kabupaten Bogor bukan lagi soal lokal. Dampaknya menjalar seperti efek domino dari lereng bukit hingga jalanan ibu kota. Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan, jika Bogor rusak, maka wilayah hilir seperti Jakarta siap-siap menanggung akibatnya.
“Banyak banjir dan longsor itu bukan semata bencana alam, tapi hasil dari tata ruang yang berubah seenaknya,” kata Dedi, Selasa (5/5/2026). Bahasa halusnya: alam bukan marah, tapi “ditantang”.
Ia menjelaskan, lahan hijau yang seharusnya berfungsi sebagai resapan air dan penahan longsor kini banyak dialihfungsikan, termasuk menjadi kawasan permukiman. Perubahan tersebut terjadi dalam skala luas sejak kebijakan tata ruang sebelumnya.
Dampaknya, kata dia, tidak hanya dirasakan di Bogor, tetapi merambat ke wilayah lain di hilir.
“Bogor itu bukan hanya untuk masyarakat Bogor. Bogor menjaga Bekasi, Karawang, hingga Jakarta,” tegasnya.
KDM secara khusus menyoroti kawasan Sukamakmur yang dinilai mengalami perubahan signifikan. Perbukitan di wilayah tersebut banyak berubah menjadi perumahan, sehingga memperbesar risiko longsor dan meluapnya aliran sungai yang berdampak hingga ke daerah bawah.
Sebagai langkah penanganan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah berupaya mengembalikan fungsi tata ruang di Bogor agar keseimbangan lingkungan dapat dipulihkan.
“Kami berusaha mengembalikan tata ruang Bogor agar gunung, aliran sungai, dan danau tetap terjaga, sehingga bencana tidak datang setiap waktu,” katanya.
Ia menegaskan, pemulihan tata ruang menjadi kunci untuk melindungi kawasan aglomerasi yang lebih luas, termasuk Jakarta, dari ancaman banjir berulang.
Oleh karena itu, Dedi mengajak seluruh pihak untuk menghentikan eksploitasi ruang yang mengabaikan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan.
“Kalau ingin Bogor, Bekasi, Karawang sampai Jakarta terbebas dari bencana, mari kita jaga Bogor agar tidak hanya menjadi pusat eksploitasi, tetapi tetap mempertahankan keasrian alamnya,” pungkasnya.***
