KOTA BEKASI — Proyek ambisius Wisata Air Kalimalang yang digadang-gadang menjadi ikon baru Kota Bekasi kembali diterpa sorotan tajam. Kali ini, Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (FORKIM) mempertanyakan transparansi penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp36 miliar dari PT Miju Dharma Angkasa (MDA), khususnya untuk pembangunan jembatan lengkung di kawasan tersebut.
Ketua Umum FORKIM, Mulyadi, menilai proyek yang sejak awal dipromosikan megah itu kini justru menyisakan lebih banyak tanda tanya dibanding progres nyata di lapangan.
Dari target pembangunan lima jembatan lengkung untuk menggantikan 13 jembatan lama, hingga kini baru satu jembatan yang berdiri. Ironisnya, jembatan yang bahkan sudah diresmikan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto itu disebut mulai menunjukkan kerusakan pada bagian aspalnya.
“Baru satu jembatan yang selesai, itu pun aspalnya sudah mengelupas. Kalau kondisi fisiknya saja sudah seperti itu, publik tentu berhak bertanya bagaimana sebenarnya kualitas pengerjaan dan penggunaan anggarannya,” kata Mulyadi.
Menurutnya, proyek yang mulai dikerjakan sejak Agustus 2025 itu sebelumnya diproyeksikan rampung pada awal 2026. Namun sampai sekarang, pembangunan lanjutan justru terkesan berjalan di tempat.
Mulyadi kemudian mengurai pernyataan-pernyataan pejabat yang dinilainya saling bertabrakan. Pada Agustus 2025, Wali Kota Bekasi disebut menyampaikan bahwa renovasi lima jembatan Kalimalang menggunakan dana CSR PT MDA sebesar Rp36 miliar, ditambah sekitar Rp30 miliar dari APBD Kota Bekasi untuk pedestrian dan Rp60 miliar bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Jika ditotal, nilai proyek Wisata Air Kalimalang mencapai sekitar Rp126 miliar.
Namun belakangan, saat peresmian jembatan lengkung pertama, pernyataan itu berubah. Disebutkan bahwa baru jembatan pertama yang dibangun PT MDA, sedangkan pembangunan jembatan kedua hingga kelima masih akan dihitung kembali kebutuhan anggarannya oleh Dinas BMSDA Kota Bekasi melalui skema APBD dan bantuan provinsi.
“Ini yang membuat publik bingung. Awalnya disebut lima jembatan dibiayai CSR Rp36 miliar. Tapi faktanya baru satu jembatan yang selesai dan sisanya masih akan dihitung lagi anggarannya. Lalu ke mana alokasi dana CSR itu sebenarnya?” ujar Mulyadi.
FORKIM juga menyoroti data dalam RKUA PT Mitra Patriot yang mencatat biaya pembangunan satu jembatan sekitar Rp9,5 miliar. Jika angka itu dijadikan acuan, maka penggunaan sisa dana CSR Rp36 miliar dinilai patut dipertanyakan.
“Kalau satu jembatan nilainya Rp9,5 miliar, logikanya publik ingin tahu sisa anggaran lainnya dipakai untuk apa. Jangan sampai jembatannya baru satu, tapi angka-angkanya sudah lompat jauh ke mana-mana,” sindirnya.
Sindiran itu bukan tanpa alasan. Menurut Mulyadi, proyek Kalimalang sejak awal terkesan dibungkus jargon wisata modern, namun minim keterbukaan terhadap masyarakat. Di atas kertas, konsepnya terdengar futuristik. Tapi di lapangan, publik justru melihat proyek yang progresnya tersendat dan informasi anggarannya berubah-ubah.
“Kadang masyarakat merasa proyek ini seperti pertunjukan sulap. Angkanya muncul besar di konferensi pers, tapi ketika ditanya detail penggunaannya, jawabannya berubah-ubah,” katanya.
Tak hanya soal jembatan, FORKIM juga menyoroti nilai investasi pengelolaan Wisata Air Kalimalang yang dianggap tidak konsisten. Dalam pengumuman Kerja Sama Operasional (KSO) Nomor 002-PAN/PTMP-XMALANG/X/2025, nilai investasi tercatat Rp48 miliar. Namun di kesempatan lain, Direktur PT Mitra Patriot justru menyebut nilai investasi pengelolaan hanya Rp30 miliar.
“Perbedaan angka ini bukan persoalan kecil. Kalau informasi investasi saja berubah-ubah, publik tentu makin sulit percaya bahwa pengelolaan proyek dilakukan secara transparan,” tegas Mulyadi.
Ia juga membantah klaim bahwa proyek tersebut sepenuhnya tidak menggunakan APBD maupun APBN. Menurutnya, fakta adanya alokasi Rp30 miliar dari APBD Kota Bekasi dan bantuan Rp60 miliar dari Pemprov Jawa Barat menunjukkan keterlibatan uang publik dalam proyek tersebut.
“Yang tidak memakai APBD mungkin hanya pengelolaan kawasan wisatanya. Tapi pembangunan fisik jembatan jelas ada campur tangan anggaran daerah dan bantuan provinsi,” ujarnya.
FORKIM menilai lemahnya transparansi dalam pengelolaan dana campuran mulai dari CSR, APBD Kota Bekasi hingga bantuan Pemprov Jawa Barat membuka ruang terjadinya penyimpangan anggaran, konflik kepentingan hingga dugaan tindak pidana korupsi.
Menurut Mulyadi, dana CSR selama ini kerap berada di “wilayah abu-abu” pengawasan karena tidak langsung masuk ke kas daerah, melainkan dieksekusi langsung oleh perusahaan pemberi bantuan. Kondisi itu membuat mekanisme audit dan pengawasan menjadi lebih longgar.
“Karena dianggap bukan uang negara secara langsung, pengawasannya sering kali tidak seketat APBD. Padahal nilainya besar dan proyeknya menyangkut kepentingan publik,” katanya.
Atas dasar itu, FORKIM mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), aparat penegak hukum, serta lembaga pengawas internal pemerintah segera melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap proyek Wisata Air Kalimalang.
Mulyadi menegaskan, audit penting dilakukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan penggunaan anggaran maupun praktik yang merugikan masyarakat.
“Kita tidak anti pembangunan. Yang dituntut masyarakat hanya satu: kejelasan. Jangan sampai proyek wisata yang katanya untuk mempercantik kota justru meninggalkan pemandangan lama anggaran besar, transparansi kecil,” tutupnya.***
