TANGGAMUS – Di tengah masih banyaknya Posyandu yang minim fasilitas dan kader kesehatan yang bekerja dengan insentif seadanya, Sekretaris Daerah (Sekda) Tanggamus, Ir. Suaidi, akhirnya mengingatkan para kepala pekon agar tidak menjadikan kesehatan masyarakat sebagai urusan nomor dua.
Dalam Sosialisasi dan Advokasi Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) di Aula Serumpun Padi Gisting, Kamis (16/7/2026), Suaidi secara tegas meminta APBDes dan Dana Desa tidak hanya difokuskan pada proyek fisik, tetapi juga benar-benar menyentuh kebutuhan layanan kesehatan dasar.
Pesan itu seolah menjadi alarm bagi pemerintah pekon yang selama ini lebih sibuk mengejar pembangunan yang tampak kasat mata, sementara Posyandu, Pustu, hingga kader kesehatan masih kerap berjalan dengan fasilitas terbatas.
“APBDes harus diselaraskan untuk mendukung operasional layanan kesehatan primer, insentif kader, hingga pemenuhan sarana dasar UPKD/K,” tegas Suaidi.
Padahal, Kabupaten Tanggamus telah mencatatkan capaian 100 persen implementasi ILP di seluruh puskesmas. Namun menurut Suaidi, keberhasilan tersebut akan menjadi angka statistik semata apabila pelayanan di tingkat desa tidak ikut diperkuat.
Ia mengingatkan bahwa puskesmas tidak mungkin bekerja sendiri. Garda terdepan justru berada di tangan kader kesehatan yang setiap hari mendampingi ibu hamil, balita, remaja hingga lansia di pekon.
Karena itu, ia meminta kepala pekon tidak sekadar hadir saat kegiatan seremonial kesehatan, tetapi benar-benar memberikan dukungan melalui kebijakan dan penganggaran.
Tak hanya soal anggaran, Suaidi juga menyindir masih adanya ego sektoral antarinstansi yang dinilai menghambat pelayanan kepada masyarakat.
“Jangan ada lagi ego sektoral dalam urusan menyelamatkan nyawa manusia dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa pelayanan kesehatan tidak cukup hanya dengan slogan “Tanggamus Sehat”. Tanpa komitmen pemerintah pekon mengalokasikan Dana Desa secara tepat sasaran, kader kesehatan akan tetap berjuang dengan keterbatasan, sementara masyarakatlah yang akhirnya menanggung risikonya.
Kini, tantangannya bukan lagi meluncurkan program baru, melainkan memastikan setiap rupiah Dana Desa benar-benar berpihak pada kebutuhan dasar warga. Sebab membangun jalan memang penting, tetapi menjaga kesehatan masyarakat adalah investasi yang manfaatnya jauh lebih panjang. ***
