KOTA BEKASI – Ada yang berbeda dengan cara Pemerintah Kota Bekasi menghadapi persoalan revitalisasi Pasar Kranji Baru. Ketika penertiban pedagang kaki lima (PKL) dilakukan dengan tangan besi, proyek revitalisasi pasar yang disebut-sebut telah lama mangkrak justru masih diberi ruang untuk bernapas.
Pertanyaan itu kembali mencuat setelah Ketua RWP bersama sejumlah tokoh pedagang mendatangi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar), Rabu (9/9/2026). Kedatangan mereka untuk menanyakan perkembangan laporan terkait proyek revitalisasi Pasar Kranji Baru yang sebelumnya telah dilimpahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) ke Kejati Jabar pada 23 Juli 2026.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan kembali menyerahkan bukti tambahan. Kali ini, bukti yang disampaikan antara lain dokumentasi mengenai ketiadaan aktivitas di lokasi proyek revitalisasi Pasar Kranji.
Sebelumnya, pada 23 Juli 2026, rombongan telah menyerahkan sekitar 30 bundel dokumen dan bukti. Kemudian pada 19 Agustus 2026, mereka kembali memberikan enam bundel bukti tambahan.
Rombongan diterima oleh Pahmi dan Oky. Dalam pertemuan itu dijelaskan bahwa sebagian berkas telah dipelajari dan selanjutnya akan dipilah untuk melihat mana yang masuk ranah pidana dan mana yang merupakan persoalan perdata.
Banyaknya dokumen dan bukti yang disampaikan membuat proses penelaahan membutuhkan waktu. Para pedagang pun diminta bersabar menunggu proses hukum berjalan.
Namun, bagi para pedagang, persoalan Pasar Kranji bukan sekadar soal bangunan yang tak kunjung selesai. Mereka menilai terdapat rangkaian kejanggalan sejak proses lelang hingga perjalanan proyek yang kembali diberi kesempatan melalui addendum.
Dalam pertemuan dengan Kejati Jabar, Ketua RWP Pasa Kranji Rosmawansyah atau akrab disapa Wawan menyampaikan rombongan menyampaikan kembali kronologi yang menurut mereka menjadi titik awal munculnya kejanggalan dalam proyek revitalisasi Pasar Kranji Baru.
Salah satu yang disorot adalah dugaan penggunaan dokumen track record proyek oleh PT ABB yang disebut tidak sesuai dengan pekerjaan yang sebenarnya pernah dikerjakan.
Para pedagang menduga terdapat pemalsuan dokumen terkait pengalaman pekerjaan perusahaan tersebut. Dugaan inilah yang kini mereka minta agar ikut ditelusuri dalam proses penanganan laporan.
Tak berhenti di sana, persoalan lain menyangkut uang muka pembelian kios, ruko, dan los.
Menurut keterangan rombongan pedagang, pembayaran uang muka kepada PT ABB telah mencapai kurang lebih Rp25 miliar. Nilai tersebut disebut sudah termasuk pajak sekitar 10-11 persen.
Para pedagang mempertanyakan keberadaan setoran pajak tersebut karena, menurut mereka, hingga kini belum terdapat kejelasan bahwa pajak yang dimaksud telah disetorkan kepada negara.
Jika benar, persoalannya tentu bukan lagi sekadar soal pasar yang mangkrak. Ada pertanyaan lebih besar: uang pedagang ke mana, kewajiban pajaknya bagaimana, dan siapa yang harus bertanggung jawab?
Kompensasi Rp334 Juta per Bulan Jadi Bola Panas
Persoalan lain yang ikut disampaikan adalah kompensasi penggunaan lahan produktif yang digunakan sebagai tempat penampungan sementara (TPS).
Besaran kompensasi disebut mencapai Rp334 juta per bulan. Akumulasi kewajiban tersebut, menurut keterangan yang disampaikan kepada Kejati Jabar, hingga Agustus 2024 telah membengkak sekitar Rp15 miliar.
Kompensasi tersebut disebut menjadi salah satu persoalan yang membuat PT ABB di bawah kepemimpinan sebelumnya tidak dapat membangun gedung pasar.
Pasalnya, Surat Penyerahan Lahan (SPL) disebut masih ditahan Pemkot Bekasi karena kewajiban kompensasi belum diselesaikan.
Menurut Wawan berdasarkan hal itu, mereka para pedagang melihat adanya perubahan perlakuan ketika PT ABB kemudian dipimpin Rama Wardana, yang mengaku telah mengakuisisi perusahaan tersebut dari Iwan Hartono.
Menurut Wawan , pada periode tersebut PT ABB justru memperoleh sejumlah kemudahan.
Mulai dari izin melanjutkan pembangunan gedung pasar, perubahan gambar atau denah bangunan, hingga pengurangan nilai kompensasi.
Pertanyaannya sederhana adalah mengapa perlakuannya bisa berbeda?
Mangkrak 5 Tahun, Dapat Napas Baru Lewat Addendum
Proyek yang disebut telah mangkrak selama sekitar lima tahun itu kembali mendapatkan kesempatan melalui addendum pada 29 September 2025.
Addendum tersebut menjadi semacam “babak baru” bagi PT ABB untuk menyelesaikan proyek revitalisasi Pasar Kranji Baru.
Masalahnya, kesempatan kedua tersebut juga kembali dibayangi persoalan pemenuhan kewajiban.
Berdasarkan target dalam addendum, setelah enam bulan atau sekitar Maret 2026, pembangunan seharusnya telah mencapai 25 persen.
Kemudian setelah satu tahun, atau September 2026, progres pembangunan ditargetkan mencapai 50 persen.
Kini September 2026 sudah tiba.
Artinya, tenggat target 50 persen pembangunan tinggal menghitung hari. Namun, berdasarkan bukti tambahan yang disampaikan para pedagang kepada Kejati Jabar pada Rabu (9/9), justru muncul klaim mengenai tidak adanya aktivitas pembangunan di lokasi proyek.
Kalau proyeknya hidup, mengapa lokasinya sepi?
Kalau targetnya 50 persen, di mana 50 persennya?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang kini menunggu jawaban.
Jaminan Pelaksanaan 5 Persen Juga Dipertanyakan.
