LAMPUNG TIMUR — Pemerintah Kabupaten Lampung Timur resmi mengintegrasikan Migrant Worker Resource Center (MRC) ke dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lampung Timur, Kamis (24/9/2026).
Langkah ini memperkuat layanan bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), PMI, purna PMI hingga keluarga pekerja migran agar memperoleh informasi, konsultasi, pengaduan dan pendampingan dalam satu pintu.
MRC dirancang menjadi pintu pertama migrasi aman. Masyarakat dapat memperoleh informasi pekerjaan luar negeri, konsultasi, persiapan dokumen dan keberangkatan, pendampingan hukum hingga rujukan persoalan.
Layanan ini melibatkan pemerintah, serikat pekerja migran, organisasi masyarakat sipil serta mitra pembangunan sehingga masyarakat tidak harus mencari informasi ke sana-kemari sebelum berangkat bekerja ke luar negeri.
Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menegaskan kebutuhan layanan tersebut tak bisa dilepaskan dari tingginya jumlah warga Lampung Timur yang bekerja ke luar negeri. Data yang disampaikannya mencatat sekitar 9.343 PMI asal Lampung Timur sepanjang 2025, sementara hingga September 2026 sudah mencapai 7.668 PMI.
“Rata-rata per tahun sekitar 9.000 sampai 10.000. Ini fakta yang tidak bisa kita tutup mata lagi,” tegas Ela.
Besarnya mobilitas PMI juga membawa risiko, mulai dari informasi pekerjaan palsu, perekrutan nonprosedural hingga persoalan hukum di negara penempatan. Karena itu, Pemkab Lampung Timur menyiapkan SOP layanan MRC agar pelayanan, koordinasi, pengaduan dan rujukan berjalan terpadu, mudah diakses dan responsif.
Pemkab juga mendorong pembiayaan keberangkatan melalui BPRS Bank Lampung serta menyiapkan rencana penguatan kelembagaan dengan menjadikan urusan pelindungan PMI sebagai dinas tersendiri pada 2027.
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla mengapresiasi langkah tersebut. Ia menegaskan pelindungan PMI harus dimulai sejak persiapan di daerah, bukan baru ketika pekerja menghadapi masalah di negara tujuan.
“Bagi Bapak Presiden, melindungi satu pekerja migran itu sama artinya menyelamatkan satu keluarga,” ujarnya.
Sebagai dukungan konkret, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyiapkan kuota SMK Go Global sebanyak 2.000 orang untuk Lampung Timur pada 2027.
Program tersebut diarahkan membekali calon PMI dengan dua modal utama, yakni keterampilan dan kemampuan bahasa, disertai kelengkapan dokumen serta pemahaman budaya kerja negara tujuan.
Dengan terintegrasinya MRC dalam MPP, Lampung Timur kini memiliki pintu layanan khusus bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Pesannya sederhana: jangan berangkat hanya bermodal nekat dan iming-iming gaji besar.
Pastikan pekerjaan jelas, jalur resmi, dokumen lengkap, keterampilan siap dan hak pekerja dipahami. Sebab bagi keluarga PMI, pulang membawa hasil jauh lebih penting daripada berangkat membawa harapan lalu pulang membawa persoalan.***
