BANDAR LAMPUNG — Penanganan dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang oknum ketua program studi (kaprodi) berinisial RF di Universitas Lampung (Unila) memicu gelombang protes mahasiswa. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Unila Melawan menggeruduk Gedung Rektorat, pada Kamis (12/11/2026), untuk mendesak pimpinan kampus mengambil tindakan tegas dan transparan.
Aksi itu menjadi bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap penanganan kasus yang dinilai lamban. Massa sebelumnya berkumpul di kawasan Tikom, kemudian melakukan long march melintasi sejumlah fakultas sebelum memadati pelataran rektorat.
Dalam orasinya, mahasiswa menuntut agar RF diberhentikan sebagai tenaga pendidik di lingkungan Unila. Mereka menilai penanganan perkara tidak boleh berhenti pada pemeriksaan internal, terlebih kasus tersebut telah dilaporkan secara resmi ke Polda Lampung.
Ketua BEM Unila, Bayu Aditya, menegaskan kasus ini harus diselesaikan secara tuntas agar tidak terulang di lingkungan perguruan tinggi.
“Jika hal ini tidak diselesaikan dan tidak ditindak tegas, maka kejadian seperti ini bisa terulang lagi. Karena itu, kasus ini harus tuntas,” kata Bayu.
Mahasiswa menyampaikan enam tuntutan kepada pimpinan universitas. Selain mendesak pemecatan terhadap dosen terlapor, mereka meminta RF dihadirkan di hadapan mahasiswa untuk menyampaikan permintaan maaf dan klarifikasi.
Massa juga mendesak Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) bersama rektorat menghadirkan pimpinan fakultas guna menjamin keselamatan korban. Mereka menuntut penanganan perkara dilakukan secara adil, objektif, dan transparan, sekaligus meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satgas PPKPT.
Tuntutan lainnya adalah agar kampus mengawal seluruh laporan kekerasan seksual secara tegas serta memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang terkait penerapan sanksi sesuai ketentuan hukum.
Mahasiswa turut mempertanyakan peralihan jabatan Ketua Satgas PPKPT Unila. Mereka meminta penjelasan terbuka agar tidak muncul kecurigaan mengenai proses penanganan kasus yang tengah menjadi perhatian publik tersebut.
Desakan mahasiswa bukan tanpa latar belakang. Sebelumnya, Tim Advokasi PPKPT Unila menyatakan telah memeriksa korban dan dosen yang dilaporkan. Dari pemeriksaan internal itu, tim menemukan unsur-unsur dugaan kekerasan seksual dan telah menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan universitas.
“Dalam pemeriksaan kami sudah menemukan unsur-unsur adanya tindak pidana kekerasan seksual. Atas dasar itu, PPKPT memberikan rekomendasi kepada pimpinan,” terang anggota Tim Advokasi PPKPT Unila, Sukarmin.
Sukarmin menegaskan, hasil pemeriksaan internal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan universitas untuk menentukan langkah administratif. Namun, PPKPT bukan lembaga penegak hukum sehingga tidak berwenang menetapkan kesalahan pidana seseorang.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas Unila, Dr. Budi Sutomo, sebelumnya menyampaikan bahwa Satgas PPKPT telah melakukan pemeriksaan dengan mengacu pada Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Hasilnya, satgas telah menyerahkan tiga rekomendasi tindak lanjut kepada Rektor.
Kasus ini mencuat setelah seorang mahasiswi pascasarjana berinisial SAF mengungkapkan pengalamannya melalui media sosial pada awal November 2026. Korban menyebut dugaan pelecehan terjadi pada 5 Mei 2026 di ruang kerja RF, ketika dirinya datang untuk meminta tanda tangan dokumen akademik setelah seminar hasil tesis.
Dalam pengakuannya, korban menyebut RF melakukan kontak fisik yang tidak diinginkan, mulai dari mengelus pipi dan telinga hingga memeluk, memegang kedua pipinya, dan mencium bagian kening ketika korban hendak meninggalkan ruangan. Korban mengaku langsung mendorong dosen tersebut karena tidak menerima perlakuan itu.
Perkara tersebut kemudian ditangani Satgas PPKPT Unila. Selain menempuh mekanisme internal kampus, korban yang didampingi YLBHI-LBH Bandar Lampung juga melaporkan dugaan tindak pidana kekerasan seksual itu ke Polda Lampung.
Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun membenarkan laporan korban telah diterima SPKT Polda Lampung pada Senin (9/11/2026).
“Korban sudah membuat laporan polisi di Polda Lampung,” kata Yuni, Selasa (10/11/2026).
Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Ditreskrimum Polda Lampung sebelumnya juga telah mendatangi korban. Polisi melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk memberikan pendampingan selama proses penanganan perkara.
Di sisi lain, Unila sebelumnya menyatakan telah membantu kelanjutan studi korban tanpa melibatkan dosen yang dilaporkan. Korban disebut telah menyelesaikan pendidikan dan mengikuti wisuda.***
