KOTA BEKASI — Pengurus Cabang Perisai Pusat Indonesia (PPI) Bekasi Raya menggelar aksi di depan Rumah Sakit Budi Lestari yang berdiri megah di Jalan KH Noer Ali atau Kalimalang Kamis (7/5). Kondisi jalur tersebut sempat tersendat akibat penutupan setengah badan jalan.
Dalam aksi tersebut, massa membawa tuntutan keras agar Pemerintah Kota Bekasi hingga DPRD turun tangan melakukan audit terhadap operasional rumah sakit. Mereka menilai keberadaan rumah sakit belum memberi dampak nyata terhadap kesejahteraan warga sekitar, terutama dalam penyerapan tenaga kerja lokal.
Koordinator lapangan aksi, Rusman, menyebut warga selama ini hanya menjadi “penonton” di lingkungan sendiri.
“Dulu masyarakat diminta bersabar. Katanya pembangunan rumah sakit akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi warga sekitar. Tapi kenyataannya, jangankan posisi strategis, untuk cleaning service dan keamanan saja warga lokal kalah saing,” ujarnya dalam orasi.
Selain menyoal tenaga kerja, demonstran juga menyoroti dampak pembangunan yang dirasakan masyarakat selama proses konstruksi berlangsung. Mulai dari debu proyek, kebisingan alat berat, hingga lalu-lalang kendaraan proyek yang disebut memperparah kemacetan di kawasan Kalimalang.
Sindiran tajam pun bermunculan di tengah aksi.
“Yang lokal kebagian debu, yang kerja malah orang luar,” celetuk salah satu peserta aksi yang langsung disambut sorakan massa.
Meski bernada satir, keresahan warga dinilai cukup serius. Mereka mempertanyakan komitmen perusahaan terhadap lingkungan sosial sekitar proyek.
Menurut massa aksi, keberadaan fasilitas besar seperti rumah sakit semestinya bukan hanya menjadi simbol investasi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di wilayah terdampak langsung.
Dalam selebaran tuntutan yang dibagikan saat aksi, PPI Bekasi Raya mendesak beberapa poin utama, antara lain:
- Audit menyeluruh terhadap operasional rumah sakit.
- Evaluasi izin operasional jika ditemukan pelanggaran.
- Keterlibatan masyarakat lokal dalam sektor penunjang rumah sakit.
- Kebijakan minimal 40 persen tenaga kerja nonmedis berasal dari warga sekitar.
Posisi yang dimaksud meliputi petugas keamanan, cleaning service, administrasi, hingga pengelolaan parkir.
PPI juga menyinggung adanya dugaan ketidakadilan terhadap seorang warga lokal yang sebelumnya bekerja sebagai petugas keamanan, namun diberhentikan akibat dugaan kehilangan barang yang belakangan disebut tidak terbukti.
“Kalau warga sekitar hanya dijadikan penonton, lalu manfaat pembangunan ini untuk siapa?” kata Rusman.
Aksi demonstrasi membuat arus kendaraan di Jalan KH Noer Ali mengalami kepadatan cukup panjang. Petugas kepolisian dan dinas perhubungan tampak melakukan pengaturan lalu lintas agar kemacetan tidak meluas.
Beberapa pengendara mengaku terjebak antrean cukup lama akibat penyempitan jalur.
“Kalimalang memang sudah macet, ditambah demo jadi paket lengkap,” ujar seorang pengendara sambil tertawa kecil.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak manajemen Rumah Sakit Budi Lestari terkait tuntutan massa aksi.
Sementara itu, warga berharap polemik ini tidak berhenti sebatas aksi jalanan. Mereka meminta pemerintah hadir sebagai penengah agar investasi dan kepentingan masyarakat lokal bisa berjalan beriringan.
Sebab bagi warga Bekasi, rumah sakit bukan sekadar bangunan megah dengan lampu terang dan gedung tinggi. Di mata masyarakat sekitar, keberadaan fasilitas besar juga harus menghadirkan rasa memiliki, kesempatan kerja, dan manfaat nyata.
Kalau tidak, gedung boleh megah, tapi hubungan dengan warga bisa tetap “rawat jalan.”***
