JAKARTA — Status desil kesejahteraan kini semakin penting diperhatikan masyarakat. Bukan hanya berkaitan dengan penentuan sasaran bantuan sosial (bansos), data tersebut juga diwacanakan menjadi salah satu pertimbangan dalam pembatasan pembelian BBM bersubsidi bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10. Namun, hingga kini pembatasan tersebut masih dalam tahap kajian dan belum dinyatakan berlaku.
Desil merupakan pemeringkatan kondisi sosial ekonomi keluarga menjadi 10 kelompok, masing-masing mewakili 10 persen keluarga di Indonesia. Semakin kecil angka desil, semakin rendah tingkat kesejahteraannya, sedangkan desil 9 dan 10 berada pada kelompok kesejahteraan tertinggi. Penilaiannya antara lain mencakup pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah dan daya listrik hingga kepemilikan aset.
Cara Cek Desil dengan NIK
Masyarakat dapat mengecek status desil melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos menggunakan 16 digit NIK sesuai KTP. Setelah membuka laman tersebut, masukkan NIK, isi kode verifikasi, kemudian tekan “CARI DATA”. Sistem akan menampilkan data yang bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Status desil tidak bersifat permanen. Perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga dapat membuat peringkat kesejahteraan berubah. Jika data tidak sesuai kondisi sebenarnya, masyarakat dapat mengajukan pembaruan melalui desa/kelurahan, Dinas Sosial atau aplikasi Cek Bansos untuk kemudian dihitung ulang secara berkala oleh BPS.
Desil 9-10 dan Wacana Pembatasan Pertalite
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan rencana pembatasan pembelian BBM subsidi, termasuk Pertalite, bagi masyarakat desil 9 dan 10 masih dikaji. Pemerintah, kata Bahlil, terlebih dahulu ingin memastikan validitas data agar subsidi tidak salah sasaran.
“Itu masih di-exercise. Karena apa? Kita ingin subsidi itu harus tepat sasaran,” kata Bahlil, Senin, 31 Agustus 2026.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menilai akurasi data menjadi kunci kebijakan tersebut. Ia mengatakan masyarakat dapat mengusulkan maupun menyanggah data melalui saluran yang disediakan pemerintah. Dengan demikian, jangan buru-buru panik hanya karena berada di desil 9 atau 10, sebab wacana pembatasan BBM tersebut belum dinyatakan berlaku.
Desil juga berkaitan dengan kepesertaan PBI-JK. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 29/HUK/2026, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang bergeser keluar dari desil 1-5 tetap dinyatakan aktif selama 90 hari kalender sejak perubahan ditemukan dalam DTSEN.
Karena itu, mengecek desil bukan sekadar urusan “dapat bansos atau tidak”. Data tersebut merupakan gambaran posisi kesejahteraan keluarga dalam sistem pemerintah.
Memastikan NIK, kondisi ekonomi, pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal dan kepemilikan aset tercatat secara benar menjadi langkah penting agar kebijakan pemerintah tidak salah alamat karena data yang keliru bisa membuat bantuan meleset, sementara warga yang sebenarnya membutuhkan justru berpotensi menjadi korban administrasi.***
